Nah Loh…Konsinyasi Tol Desari Disoal

394
Husen Sanjaya saat menunjukkan surat dari Pengadilan Negeri Depok

Limo | jurnaldepok.id
Husen Sanjaya, salah satu ahli waris pemilik lahan di wilayah Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, mempertanyakan prihal penyerahan uang konsinyasi Tol Depok – Antasari (Desari) kepada Melani Lowas selaku pimpinan PT Megapolitan Developments Tbk, untuk pembayaran lahan seluas 4,8 hektar di kawasan Rw 04 dan Rw 05 kelurahan setempat.

Pasalnya, kata dia, lahan tersebut masih dipersengketakan oleh empat pihak dan belum ada putusan hukum atau musyawarah terkait siapa yang berhak menerima uang ganti kerugian (UGK) atas lahan tersebut.

“Pada tanggal 14 Desember 2017 saya diundang oleh BPN dalam hal ini selaku pelaksana pembebasan lahan Tol untuk menyaksikan penitipan uang konsinyasi lahan seluas 4,8 hektar, dimana diatas lahan tersebut secara surat menyurat bukti kepemilikan tercatat atas nama orang tua saya H Naman, Arbin bin Sairin dan Bapak Sunaryo Pranoto,” ujarnya kepada Jurnal Depok, kemarin.

Namun, sambungnya, bidang lahan tersebut ternyata juga tercata di peta bidang Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) atas nama PT Megapolitan, sehingga uang kompensasi belum bisa diserahkan kepada satu pihak dan dititipkan kepada Pengadilan sambil menunggu proses hukum atau hasil musyawah semua pihak yang terkait atas kepemilikan tanah itu.

“Namun sayangnya belum juga proses pengadilan atau musyawarah dilaksanakan tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 2017 atau 4 hari setelah uang itu dititipkan, pihak pengadilan secara sepihak menyerahkan uang ganti rugi lahan sebesar Rp 129 miliar itu kepada Ibu Melani Lowas selaku pimpinan PT Megapolitan,” paparnya.

Hal itu, kata dia, dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku pihak yang mengkalim lahan tersebut, meskipun sekarang sebagian uang yang telah diserahkan itu sudah dikembalikan ke pengadilan.

“Namun kami tetap menganggap bahwa Pengadilan Negeri Depok selaku salah satu institusi peradilan telah ceroboh dalam mengemban amanah, ” ungkap Husen Sanjaya yang merupakan ahli waris H Naman.

Kecaman serupa dilontarkan oleh Sunaryo Pranoto selaku salah satu pemilik lahan. Dikatakannya, penyerahan uang titipan atas pembayaran tol kepada Melani selaku pimpinan PT Megapolitan patut dipertanyakan dan diduga sarat konspirasi.

“Kami belum tahu siapa yang merekomendasi penyerahan uang titpan tol kepada pihak PT Megapolitan, apakah murni kebijakan pimpinan saat itu Pengadilan atau ada keterlibatan oknum BPN. Tapi, apapun itu kami ingin uang titipan itu tetap utuh dan tidak diserahakan kepada pihak siapapun sebelum ada putusan hukum inkrah atau kesepakatan semua pihak terkait, ” pungkas Naryo. n Asti Ediawan

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here