DPRD Wacanakan Sekolah Gratis

144
Hendrik Tangke Allo

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tahun depan akan merencanakan siswa tidak mampu di Depok yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa sekolah di sekolah swasta secara cuma-cuma.

“Rencananya tahun depan. Saat ini sedang kami godok wacana ini,” ujar Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo, kemarin.

Ditegaskannya, dengan demikian kualitas pendidikan di Depok bisa ditingkatkan, serta tidak ada lagi siswa yang tidak bersekolah hanya karena tidak bisa membayar uang sekolah.

Dia mengatakan selama ini banyak siswa yang mau ke negeri karena di swasta dianggap mahal.

“Nah ini kan persoalan dan harus diatasi. Mereka mau sekolah tapi terkendala biaya. Disinilah kami hadir untuk membantu mereka,” paparnya.

Mengenai jumlah dan besaran yang akan dicover dalam program sekolah gratis ini, Hendrik mengaku belum bisa menyebutkan. Karena saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari dinas terkait.

“Kalau sudah ada data validnya baru bisa diketahui jumlah dan besarannya. Saat ini kami masih tunggu datanya,” jelasnya.

Teknisnya, kata dia, masih akan dikordinasikan lebih lanjut. Ditargetkan akhir tahun selesai prosesnya dan bisa direalisasikan tahun ajaran baru.

“Kalau sudah selesai prosesnya maka bisa tahun ajaran baru 2019 dimulai,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, M Thamrin menambahkan, pihaknya akan membantu membiayai siswa miskin untuk mendapat pendidikan di sekolah swasta melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Di sementer I tahun ajaran 2018/2019, dana BOS APBD yang diberikan ke 160 SMP swasta akan dialokasikan untuk kebutuhan siswa miskin, sehingga mereka tidak dibebankan biaya atau gratis di sekolah swasta,” tandasnya.

Dikatakan Thamrin, jumlah dana BOS APBD yang dialokasikan untuk siswa miskin di sekolah swasta sebesar Rp 3 juta per siswa setiap tahun. Dana tersebut akan ditransfer ke sekolah setiap semester sebesar Rp 1,5 juta.

“Untuk pencairannya menunggu APBD Perubahan Kota Depok,”katanya.

Kemudian, sambungnya, bagi sekolah swasta yang tidak menerima siswa miskin, maka sekolah tersebut tidak mendapatkan dana BOS APBD dan bantuan Kesejahteraam Rakyat (Kesra) untuk guru swasta.

Dirinya menambahkan, dengan daya tampung dan jumlah sekolah negeri yang terbatas, Disdik pun menentukan kuota penerimaan siswa miskin hanya sebesar 20 persen. Sedangkan, untuk jumlah sekolah negeri yang ada di Depok ada 272 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 26 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

“Jadi, bukan penolakan oleh sekolah negeri terhadap siswa miskin, tetapi karena daya tampung yang terbatas, sehingga kami membatasi penerimaan siswa miskin sebesar 20 persen di setiap sekolah negeri,”katanya.

Misalnya, kata dia, daya tampungnya 300 siswa maka siswa miskin yang diterima hanya 60 siswa. Sementara yang mendaftar sekitar 200 siswa miskin di sekolah negeri. n Ktr

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here