Kantor KPU Dicuekin

171
Beberapa pegawai KPU tengah berjalan di depan halaman Kantor KPU, Jalan Kartini, Pancoran Mas.

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Lebih dari 14 tahun kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengontrak di Jalan Kartini, Pancoran Mas. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda nyata kantor yang telah membidani lahirnya anggota DPRD dan walikota-wakil walikota Depok itu akan dibangun.

Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati mengatakan di tahun 2018 ini seharusnya sudah ada perencanaan pembangunan. Pasalnya, kegiatan yang sudah di depan mata pada 2019 akan digelar pemilu dan 2020 tahapan pilkada Kota Depok sudah dimulai.

“Dari sekian instansi vertikal yang ada di Kota Depok, hanya KPU yang belum memiliki kantor. KNPI saja punya kantor kok,” ujar Titik kepada Jurnal Depok, Rabu (25/7).

Ia menambahkan, selama ini pihaknya terpaksa harus menyewa tempat untuk menggelar beberapa rapat dikarenakan kantor KPU yang ada saat ini tak mampu menampung lebih dari 50 peserta rapat.

Dikatakannya, sejak 2013 silam pihaknya telah mengajukan pembangunan kantor KPU. Hasil ajuan tersebut, pihaknya mendapat angin segar di mana pada sekitar 2016 telah dianggarkan sebesar Rp 5,4 miliar.

“Namun hal itu tidak terealisasi tanpa ada kejelasan. Kalau opsi antara menyiapkan lahan atau dibangunkan bisa dua-duanya. Kalau statusnya pinjam pakai tanah, kami tentu tidak bisa mengajukan permohonan dibangunkan dari KPU RI,” paparnya.

Dengan begitu, sambungnya, harus dipinjam pakaikan dengan gedungnya. Terkecuali, kata dia, jika statusnya hibah tanah yang dihibahkan ke KPU Depok selanjutnya akan diajukan pembangunannya ke KPU RI.

Dari itu, saat ini pihaknya menunggu kebijakan dari pemerintah kota dan DPRD opsi apa yang lebih dahulu akan dilaksanakan dalam waktu yang cepat.

Lebih lanjut Titik mengatakan, idealnya kantor KPU terdapat juga sarana gudang penyimpanan logistik. Dengan begitu, pihaknya tidak lagi mengeluarkan anggaran yang besar untuk menyewa gudang dan gedung.

“Biaya sewa kantor dan gudang KPU per tahunnya mencapai kurang lebih Rp 350 juta. Dengan rincian sewa kantor berkisar Rp 150 juta dan sewa gudang berkisar Rp 200 juta,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pada pemilu 2019 tahun depan diperkirakan jumlah TPS mencapai 5.000 lebih. Dengan begitu, dibutuhkan gudang logistik yang besar untuk menyimpan kotak suara dan logistik pemilu lainnya.

“Kami sudah hampir lima tahun dan akan berakhir masa jabatan, kami menunggu selama lima tahun tapi belum ada kantor KPU yang baru. Kami berharap bisa segera mungkin. PGRI sudah punya, kami yang instansi dan lembaga Negara masa belum punya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here