BPN Diminta Laksanakan Rekomendasi Dirjen ATR

125

Limo | jurnaldepok.id
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok diminta untuk segera menindak lanjuti rekomendasi Dirjen Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR – BPN) pusat untuk menggugurkan 7 Sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) atas nama PT Megapolitan di wilayah Rw 04 dan Rw 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, pasalnya pembuatan sertifikat HGB tersebut telah dinyatakan tidak sesuai prosedur lantaran lahan yang dimaksud masih tercatat di Letter C 675 atas nama Sunaryo Pranoto.

Kepada Jurnal Depok, Sunaryo mengaku tidak pernah memperjual belikan lahan miliknya itu kepada pihak manapun termasuk kepada PT Megapolitan yang kemudian memasukan lahan tersebut dalam 7 sertifikat hak guna bangun (HGB) pada tahun 2012 silam.

“Kami sudah melaporkan prihal pencaplokan tanah kami ini kepada Pokja IV langsung dibawah Presiden dan laporan itu sudah ditindak lanjuti oleh Dirjen ATR BPN pusat dan Kanwil BPN Jawa Barat yang kemudian merekomendasikan pembatalan 7 SHGB tapi sayangnya sampai saat ini BPN Kota Depok belum juga mengeksekusi pengguran 7 SHGB itu, ” ujar Sunaryo kepada Jurnal Depok ,kemarin.

Terkait hal itu, Sunaryo mengatakan akan terus mendesak pihak BPN untuk segera melaksanakan rekomendasi Dirjen ATR dan Kanwil BPN Jawa barat agar status lahan seluas 19 hektar yang tercantum di surat Girik Letter C tidak lagi melekat dalam 7 SHGB milik PT Megapolitan.

“Saya selaku pemilik tanah merasa sudah dizolimi karena lahan milik saya telah ducaplok begitu saja dan dicantumkan dalam SHGB nomor 433, 434.435, 436,437 441 dan 442 atas nama PT Megapolitan, ” beber Sunaryo.

Dia menambahkan alas hak asli atas lahan seluas 19 miliknya masih lengkap berada digenggaman nya dan itu lanjut dia dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah.

“Saya menilai BPN Depok sangat lambat menindak lanjuti Rekomendasi Dirjen ATR BPN pusat padahal saya selaku pemilik lahan yang sah sudah siap memberikan data pendukung yang valid terkait kepemilikan lahan tersebut, ” imbuhnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa 4,8 hektar dari 19 hektar lahan milik Sunaryo Pranoto yang masuk dalam HGB PT Megapolitan terkena proyek pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari dan telah mendapat kompensasi sebesar Rp 129 miliar dengan status Konsinyasi yang oleh P2T Desari dititipkan ke Pengadilan Negeri namun konon katanya uang konsinyasi tersebut telah diserahkan secara sepihak ke PT Megapolitan selaku pemegang HGB tanpa melibatkan Sunaryo Pranoto selaku pemilik sah atas lahan tersebut. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here