Miris, Sekolah Bakal Dieksekusi

434
Salah seorang pengguna motor saat keluar dari halam sekolah Fathul Khair yang rencananya bakal dieksekusi kemarin

Cimanggis | jurnaldepok.id
Ratusan siswa, guru, orang tua murid dan masyarakat sekitar menggelar doa bersama agar sekolah yang bernaung di Yayasan Fathul Khair, Jalan Sumur Bandung 3 RT07/07 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, tidak dieksekusi oleh pihak berwenang.

Sekolah yang terdiri dari RA, MI, MTs dan asrama yatim piatu serta anak telantar dan dhuafa tersebut rencananya bakal dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok, Kamis (19/7) lantaran pihak yayasan kalah dalam persoalan sengketa lahan.

“Sebelumnya ada gugatan terkait masalah hak, terlepas dari itu semua kami pihak yang kalah dan akan dilakukan eksekusi. Apapun keputusan pengadilan kami hargai, namun ada substansi dasar yang harus kami pertahankan yaitu masalah hak asasi manusia yakni masalah pendidikan anak yang hingga kini belum ada solusi,” ujar Jamal Abdul Nasir, Kuasa Hukum Yayasan Fathul Khair kepada Jurnal Depok, Kamis (19/7).

Ia menambahkan, sengketa lahan sekolah itu terjadi antara ketua yayasan dengan pembina yayasan. Di mana, pembina yayasan sebagai pemilik lahan dan ketua yayasan sebagai pengelola yayasan.

Awalnya, kata dia, lahan tersebut ada kesepakatan dibeli oleh ketua yayasan yakni Hj Bariroh.

“Ada mekanisme dalam pembelian itu diantaranya diberikan hak untuk membangun, setelah itu baru diberikan DP. Namun dalam perjalanan pemilik lahan bersikukuh bahwa lahan itu harus dikosongkan, padahal mereka secara bersama-sama membangun dan mencari donatur, dan kesepakatan secara lisan sudah terjadi termasuk pemberian DP,” paparnya.

Sekali lagi, kata dia, pihaknya menghargai putusan pengadilan namun ada substansi dasar yang harus diperjuangkan terkait masalah pendidikan anak-anak. Dari itu, pihaknya akan melakukan beberapa upaya jika tidak ada solusi dan penempatan bagi para siswa.

Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fathul Khair, Haerani memohon kepada pihak terkait agar mengurungkan niat eksekusi sekolah yang berdiri di lahan seluas kurang lebih 1.500 meter itu.

“Kami bukannya tidak taat terhadap hukum, namun kami minta kebijakan agar sekolah ini tidak dieksekusi. Yang kami pikirkan nasib anak-anak di sini,” ungkap Haerani sambil menangis.

Haerani mengatakan, surat pemberitahuan eksekusi pengosongan turun pada 13 Juli dan harus segera dikosongkan pada 16 Juli secara sukarela. Sementara pada 19 Juli kemarin dijadwalkan untuk dilakukan eksekusi secara paksa.

“Yang kami pikirkan siswa, kami terus brusaha apa yang hrus kami lakukan, upaya mediasi sudah dilakukan kepada pemilik lahan,” terangnya.

Dirinya pun terus berupaya mencari bantuan agar sekolah yang memiliki 358 siswa tidak dieksekusi.

“Kami juga sudah bersurat ke KPAI, PN, Kemenag termasuk ke Walikota Depok. Kami hanya mendidik anak-anak di sini, gaji kami (guru,red) pun tidak seberapa. Namun kami ingin anak-anak bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak,” ungkapnya.

Yayasan yang berdiri sejak 2004 itu memiliki tenaga pengajar 34 orang dan siswa baru 142 orang.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan jika ada yang menyangkut masalah lahan sekolah alangkah baiknya diselesaikan secara musyawarah.

“Jangan sampai tindakkan segel atau eksekusi dilakukan terhadap fasilitas pendidikan, karena itu akan berdampak buruk bagi psikologis anak,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here