Wow…Silpa Masih Gede

153
Walikota, wakil walikota, ketua DPRD dan unsur pimpinan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2017

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kemarin menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2017.

Dalam paripurna tersebut terungkap bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2017 mencapai Rp 719.099.559.520.98.

“Kami baru mendengar secara umum, masih perlu pendalaman, setelah itu baru bisa disimpulkan, tentu setelah pembahasan selesai,” ujar HM Supariyono, Wakil Ketua DPRD Depok, Selasa (3/7).

Ia mengungkapkan, Silpa yang cukup besar harus dilihat dari berbagai aspek.

“Kenapa sampai ada Silpa sebesar itu, hal itulah yang harus didalami. Bisa jadi alasannya rasional, bisa juga tidak,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa DPRD tidak memiliki wewenang menolak atau menerima pertanggungjawaban APBD oleh pemerintah kota.

“Kami bahas dulu apa sebab itu semua, kami hanya bisa memberikan catatan saja,” jelasnya.

Menanggapi masih tingginya Silpa, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan Silpa disebabkan oleh beberapa hal di antaranya kegiatan pembangunan yang gagal lelang yang bukan kesengajaan dari pihak pemerintah kota melainkan persyaratan dari pelelangan yang tidak tercapai.

“Ada sekitar lima atau enam kegiatan yang gagal lelang. Ada juga yang terganjal legalitas dan dibawa ke ranah hukum yang menyebabkan kami tidak bisa mencairkan dana, salah satunya SMP Negeri 25,” tandasnya.

Selain itu, sambungnya, adanya bantuan-bantuan yang tidak terserap ketika masyarakat mengajukan hibah melalui aspirasi namun proposal yang diajukan tidak lengkap.

“Ketika proposal diberikan itu harus diverifikasi, namun ada juga verifikasi yang tidak lolos terkait alamat dan legalitas perizinannya. Itu tidak bisa diteruskan karena bisa kena hukum,” katanya.

Mendapat catatan dari DPRD, Idris mengatakan bahwa hal itu merupakan tugas dari DPRD untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

“Catatan-catatan ini yang menjadi dasar kami untuk mengajukan Perda dan Rapaerda ke Gubernur, nanti yang menilai pemerintah pusat. Yang jelas teknis pelaksanaan kegiatan hampir 90 persen, itu sangat baik,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here