Zonasi PPDB Disoal

359
Igun Sumarno

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H Igun Sumarno menyoal zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena dinilai ada beberapa hal yang tidak sesuai. Dari itu, dirinya meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang system zonasi tersebut.

Igun menjelaskan, yang dimaksud dengan zonasi adalah tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dipilih, dimana jika jarak rumah dengan sekolah yang dipilih dekat maka akan menambahkan poin peserta didik tersebut.

“Sedangkan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar wilayah tidak mendapatkan nilai zonasi, bahkan ada pengurangan. Kebijakan sistem ini memang bertujuan untuk meratakan kualitas peserta didik, sehingga peserta didik yang berkualitas hanya didominasi pada sekolah – sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit,” ujarnya kepada Jurnal Depok, Minggu (1/6).

Namun, kata dia, ada hal yang perlu diperhatikan ketika diterapkannya sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Pendaftaran menggunakan sistem zonasi dinilai terlalu mengesampingkan hasil belajar siswa, dimana sekolah mewajibkan menerima peserta didik baru yang memiliki jarak terdekat dari sekolah.

“Dikatakan mengesampingkan hasil belajar siswa yaitu karena seleksi tidak didasarkan dengan kemampuan akademik siswa, maka akan menurunkan semangat siswa dalam belajar untuk meraih sekolah impiannya dan akan menimbulkan pemikiran – pemikiran bahwa belajar giat sudah tidak lah perlu lagi karena sistem seleksi sekolah hanya berdasarkan jarak,” paparnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, dengan diterapkannya sistem tersebut banyak siswa yang memiliki kemampuan akademik baik tersingkir, dikarenakan kalah karena hal zonasi, dan mereka harus menyingkir untuk mendapatkan sekolah yang mereka favoritkan.

Sebetulnya, kata dia, banyak orang tua siswa yang mengeluh dalam sistem itu, banyak siswa yang menangis dan kecewa karena kalah soal jarak tempat tinggal, padahal nilai mereka memungkinkan masuk ke sekolah yang diinginkan.

“Keuntungannya, memang sistem zonasi ini bagus untuk pemerataan siswa. Agar bersekolah dengan jarak tempuh yang dekat, namun saya berpendapat ada baiknya ditinjau ulang dan hal ini menjadi pertimbangan untuk kita semua,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk SMA di Kota Depok ini harus menjadi perhatian khusus, karena dengan diambil alihkan ke provinsi banyak kebijakan – kebijakan yang tidak bisa diambil langsung oleh Pemerintah Kota Depok. Sehingga, sarana ataupun sistem PPDB SMA / SMK Kota Depok kurang terperhatikan, ditambah lagi tinggi atau mahalnya biaya pendidikan masuk ke sekolah negeri sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu melanjutkan sekolah.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah Kota Depok bisa memberikan kembali bantuan operasional daerah yang pernah ada yang sekarang ditiadakan, bisa dianggarkan kembali untuk masyarakat Kota Depok, karena pendidikan bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah pusat atau provinsi, tetapi pendidikan juga merupakan tanggungjawab pemerintah kota dan masyarakat karena yang bersekolah di SMA/SMK pun yang tinggal di Depok adalah warga Kota Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here