Walikota Terus Wujudkan Program KLA

145
Walikota Depok, Mohammad Idris saat bercengkrama dengan salah seorang anak di RSUD Depok beberapa waktu lalu

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) rencananya akan mengumumkan hasil penilaian status Kota Layak Anak (KLA) pada 23 Juli mendatang.

Menangapi hal itu Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan tetap berkomitmen penuh mewujudkan program-program yang mendukung Kota Layak Anak (KLA). Komitmen itu merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat Kota Depok.

“Kalaupun Kota Depok mendapatkan predikat Nindya dari pemerintah melalui Kementerian PPPA, itu merupakan penghargaan dari kerja keras semua pihak di Kota Depok yang turut membangun terwujudnya Kota Depok sebagai Kota Layak Anak,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Menurut Idris, penilaian kota layak anak itu merupakan kewenangan penuh Kementerian PPPA dan ada standarnya yang dilakukan tim khusus. Kalaupun ada hal yang tidak diinginkan terhadap anak yang terjadi di Kota Depok, mesti dilihat akar permasalahannya serta ditangani dengan cepat dan tuntas.

“Kasus kekerasan yang belakangan terjadi di Kota Depok, sudah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A,red) melalui pendampingan psikolog terhadap korban, saksi, orang tua, dan pelaku,” paparnya.

Pihaknya kini bahkan lebih memfokuskan untuk mewujudkan kota layak anak agar semakin memberikan rasa nyaman dan aman khususnya kepada anak-anak.

“Pemerintah Kota Depok fokus mewujudkan kota layak anak. Misalnya, dalam setiap tahun harus bertambah RW layak anak. Untuk itu memang perlu kerja keras yang nyata dalam mewujudkan kota layak anak. Ini bukan semata-mata sekadar mendapatkan predikat utama sebagai kota layak anak tapi lebih kepada mewujudkan kota layak anak secara nyata,” kata Idris.

Seperti diketahui bersama, Kota Depok saat ini telah berpredikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya. Ada lima tahapan, antara lain Pratama, Madya, Nindya, Utama. Khusus untuk Kota Depok sekarang ditahapan Nindya.

Tahapan penilaian KLA di setiap kota dan kabupaten di Indonesia ini ada 24 indikator yang dinilai. Dimana 24 indikator ini yang mencerminkan aspek kelembagaan dan 5 klaster subtansi hak-hak anak.

Lima klaster ini antara lain, Klaster 1: hak sipil dan kebebasan, Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3; kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 4; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster 5; perlindungan khusus.

Penilaian ini tentu secara independen dan hasilnya akan diumumkan pada 23 Juli yang akan diberikan langsung Presiden RI Joko Widodo yang bertepan pada saat Hari Anak Nasional (HAN). n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here