Disdik Sosialisasikan PPDB

232
Suasana sosialisasi PPDB di Gedung PGRI Kota Depok beberapa hari lalu

Margonda | jurnaldepok.id
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA akan dimulai pada tanggal 4 Juni, sedangkan untuk SMP tanggal 28 Juni mendatang. Terkait PPDB yang sering kisruh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M Tamrin optimis PPDB tahun ini berjalan lancar. Namun dengan catatan, masyarakat pun dapat memahami dan tidak memaksakan kehendak.

“Saya berharap PPDB berjalan lancar, tapi masyarakat diharapkan juga mengerti dan paham sarana serta kondisi sekolah negeri. Bayangkan saja lulusan SMP itu ada 27 ribu sedangkan daya tampung sekitar 9000. Siapapun kepala dinasnya memang daya tampungnya segitu. Saya harap masyarakat mau legowo,” ujar Tamrin kemarin.

Ia menjelaskan pelaksanaan PPDB tingkat SMA merupakan wewenang provinsi sedangkan pemerintah kota hanya memfasilitasi.

Sebelum pelaksanaan PPDB pihaknya mengundang para kepala sekolah SMP negeri, perwakilan dari pengurus K3 dari SMP swasta, Komisi D, K3 SD.

“Dengan semua yang hadir dapat memberikan penjelasan tentang mulai SD sampai SMA kepada masyarakat. Kami juga minta kejelasan tugas pokok ombudsman terkait pelayanan PPDB karena mereka sudah Mou dengan pemerintah. Selain itu Dinas Sosial menyampaikan program keluarga harapan yang nota bene nya keluarga tak mampu di Depok,” paparnya.

Dirinya memaparkan khusus siswa tak mampu memiliki kuota sebesar 20 persen. Berdasarkan Permendikbud yang baru No 14 tahun 2018, apabila pada pelaksanaannya nanti siswa miskin tidak memiliki KIP maka bisa ditertibkan SKTM yang dikeluarkan pemerintah daerah di tingkat kelurahan.

Ia mengatakan untuk pendaftaran SMA khusus jalur tak mampu dan jalur prestasi hanya mempunyai satu pilihan.

“Untuk SMA jalur tak mampu dan prestasi pilihannya hanya satu yakni langsung mendaftar ke sekolah terdekat. Untuk jalur NEM ada dua pilihan yakni jurnal sesuai dengan sistem online,” katanya.

Meski demikian kuota 20 persen khusus siswa tak mampu harus tetap sesuai dengan zonasi tempat tinggal nya. Zonasi itu diatur mulai dari 0-500 meter.

“Itu tetap harus sesuai zonasi dengan harapan tidak memberangkatkan siswa, karena tak perlu mengeluarkan ongkos mahal kalau mau sekolah,” tutupnya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Depok, Pradana Mulyoyunanda menambahkan adanya sosialisasi pelaksanaan PPDD dinilai penting. Hal ini guna membantu orangtua agar memahami seluk beluk PPDB.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat tahu dan paham mengingat SMA sudah menjadi wewenang provinsi,” tambahnya.

Ia berharap ke depan akan ada penambahan gedung sekolah baru di Depok.

“Jadi provinsi jangan hanya membuat juknis saja namun melihat langsung di lapangan. Karena sekolah SMA di Depok baru ada 13. Tadi saya sempat ngobrol dengan kepala sekolah SMA 12 yang ada di Jembatan Serong, Cipayung. Insya Allah tahun ini tanah sudah dibeli, lahan sudah oke. Semoga tahun 2019 pembangunannya maksimal. Lahan disediakan dari Pemprov,” terangnya.

Guna mengantisipasi daya tampung yang kecil sedangkan jumlah lulusan yang besar, Pradana mengimbau agar sekolah swasta uang dalam menetapkan uang pangkal jangan terlalu besar.

“Biasanya uang pangkal mahal ada gelombang 3. Kita harus positif thinking bahwa PPDB tahun ini berjalan lancar, yang penting komunikasi dengan sekolah swasta yang mau menampung sementara. Untuk orang tua siswa juga diharapkan jangan memaksakan masuk negeri jika memang kenyataannya tidak memenuhi kuota,” tandasnya.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here