KPU Ditantang Libur Lebaran

197
Suasana sosialisasi pilgub Jabar kepada insan media yang ada di Depok oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Hari pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang hanya bejarak kurang lebih 10 hari pasca Idul Fitri, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

Pasalnya, saat itu masyarakat masih dalam suasana libur dan mudik lebaran di kampung halaman mereka.

“Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat agar datang ke TPS. Karena sama-sama diketahui saat tanggal 27 Juni suasananya masih lebaran, banyak yang berpergian piknik atau masih di kampung halaman,” ujar Ahmad Arif, Komisioner KPU Kota Depok, kemarin.

Pernyataan tersebut dikatakan Arif saat menggelar sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dengan media massa Depok di Kantor KPU awal pekan kemarin.

Ia menambahkan, sosailisasi lebih kepada pelaksana di tingkat kelurahan selama ramadhan ini dengan melakukan tatap muka baik formal maupun non formal. Sementara KPU Kota Depok telah melakukan sosialisasi sebelum ramadhan seperti jalan santai dan lainnya.

“Kami terus berupaya bagaimana masyarakat di 10 hari pasca lebaran tetap peduli terkait pelaksanaan pilgub, ini juga menjadi tantangan kami. Saat ini panitia di tingkat TPS sudah mulai terbentuk, kami berharap mereka bisa melakukan sosialisasi dalam hal memberikan surat pemberitahuan yang datang ke pemilih sekaligus mengajak hadir ke TPS,” paparnya.

Sementara itu Komisioner Panwaslu Kota Depok, Elyas Tata Ginting mengaku kesulitan untuk menindak pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang melakukan kampanye di bulan ramadhan terlebih dengan kedok santunan maupun ibadah lainnya.

“Jadwal kampanye hingga tim kampanye nya pun kami tidak tahu, yang kami tahu hanya partai pengusung. Pada saat sosialisasi saja dengan partai yang ada di Depok soal aturan hanya beberapa partai yang datang,” katanya.

Dia juga mengaku tidak tahu terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang diserahkan KPU ke partai atau tim kampanye hingga saat ini.

“Kami agak kesulitan karena harusnya semua ada jadwalnya dan ada penanggungjawabnya, masih banyak juga yang abu-abu. Begitu pun teman-teman di bawah,” terangnya.

Namun begitu, pihaknya kini masih mendalami adanya temuan penjualan sembako murah di wilayah Sawangan yang dilakukan oleh salah satu timses pasangan calon yang dinilai harganya tidak logis.

“Minyak goreng yang seharusnya dijual Rp 12 ribu, namun dijual Rp 5.000. Ini kami tengah kaji di tingkat kota, karena pelaksanannya orang per orang,” ungkapnya.

Acara yang dihadiri puluhan awak media tersebut juga dihadiri perwakilan dari Polresta Kota Depok. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here