Satgas Bela Negara Dibentuk

333

Beji | jurnaldepok.id
Ratusan pedagang Pasar Kemiri Muka menjadi anggota Satgas Bela Negara. Dibentuknya satgas tersebut tak lain untuk menjaga dan mengamankan kondisi fisik Pasar Kemiri Muka agar lahan itu tetap milik Negara dan tidak dieksekusi.

“Setiap warga Negara berhak untuk membela negaranya, bicara bela Negara bukan berarti perang saja. Contoh di Pasar Kemiri terjadi kesalahan-kesalahan teknik secara hukum, yang jelas kami ingin mengembalikan Pasar Kemiri Muka agar tetap menjadi asset Negara,” ujar Karno Sumarno, Komandan Satgas Bela Negara kepada Jurnal Depok, Senin (14/5).

Ia menambahkan, bahwa satgas bela Negara bisa diterjunkan di mana saja di Kota Depok selama dalam jalur yang benar. Namun, khusus nya saat ini tak lain untuk kepentingan Pasar Kemiri Muka.

“Bagaimana asset Pasar Kemiri tidak pindah ke orang lain akan tetapi tetap menjadi lahan Negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok, sehingga Pasar Kemiri tetap berdiri, karena lahannya milik Negara,” paparnya.

Dikatakannya ada 120 satgas yang nantinya menjaga dan mengamankan Pasar Kemiri Muka. Mereka bertekad untuk mempertahankan Pasar Kemiri Muka agar tidak dieksekusi.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany mengatakan pihaknya mewakili walikota menghadiri undangan para pedagang Pasar Kemiri Muka dalam acara wawasan kebangsan bela Negara.

“Kalau bicara wawasan kebangsaan dan bela Negara, itu salah satu tugas dari Kesbangpol,” tandasnya.

Terkait status hukum Pasar Kemiri Muka, Lienda yang saat itu didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Kania Purwanti mengungkapkan bahwa pihaknya menghargai keputusan hukum Pasar Kemiri Muka.

“Namun Pemerintah Kota Depok juga harus ada upaya sebagai tindak lanjut dari keputusan hukum tersebut. Pemkot Depok senantiasa mengupayakan tentang status dari lahan Pasar Kemiri Muka ini,” katanya.

Pemrintah kota, kata dia, akan mengupayakan Pasar Kemiri Muka tetap dikelola oleh pemerintah kota dengan cara meminta ke pemerintah pusat bisa diberikan hak pengelolaan lahan karena status lahannya milik Negara. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here