KPU Persiapkan SDM Logistik

132
Komisioner KPU Depok saat memberikan pengarahan kepada panitia ad hock khusus dibidang logistik

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Tepat 50 hari menjelang pemungutan suara di TPS pada 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sekarpeni ini menghadirkan 74 orang penyelenggara ad hoc di tingkat PPK dan PPS. Mereka yang hadir adalah Anggota PPK dan PPS yang membidangi logistik.

“Saat ini tanpa terasa kita sudah memasuki tahapan yang penting yaitu tahapan logistik. Tahapan logistik adalah menjadi bagian tahapan yang penting dan krusial karena memiliki makna dan peran yang luar biasa. Pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, sejatinya adalah konversi suara menjadi kursi, dan mekanisme itu melalui logistic,” ujar Nana Shobarna, Komisioner KPU Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Senin (7/5).

Ia menambahkan, logistik menjadi bagian yang penting, maka perlu dipersiapkan dan dilakukan perencanaan yang baik dan optimal mulai dari perencanaan, pengadaan, pengesetan, pengepakan, pengelolaan, pendistribusian sampai dengan pengembalian ke gudang harus dilakukan secara maksimal.

“Dari itu kami adakan kegiatan rapat kerja ini tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan manajemen logistik agar terkelola dengan baik,” paparnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi. Ia mengatakan suksesnya kegiatan tahapan pilgub Jabar ini harus didukung oleh SDM penyelenggara ad hoc yang mumpuni, karenanya PPK/PPS harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas masing-masing dirinya, agar semua dapat berjalan dengan baik.

“Disamping SDM yang mumpuni, kebersamaan dan persatuan diantara sesama penyelenggara ad hoc harus terus dipupuk dan dibina, karena semua penyelenggara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari semua tahapan yang ada,” tandasnya.

Sementara Komisioner KPU Kota Depok, Ahmad Arif dalam arahannya menegaskan perlu ketelitian dan kecermatan dalam bekerja, agar semua tahapan termasuk tahapan logistik ini dapat terkelola dengan baik.

“Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan dalam penyelenggaraan ini terjadi, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Harus diantisipasi sedini mungkin semua berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang ada,” katanya.

Dalam acara tersebut juga disampaikan beberapa materi yang harus diperhatikan. Bahwa spirit dalam pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya harus tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
Logistik pemilihan dibagi kepada dua bagian yaitu perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

Logistik perlengkapan pemungutan suara terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat coblos dan TPS. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul, tanda pengenal, ballpoint, karet, lem perekat dan lain-lain.

Anggota PPK/PPS harus betul-betul memastikan bahwa kebutuhan logistik di semua tingkatan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU Kota, dan menularkan pengetahuan terkait logistik ini kepada anggota yang lain.

“Selain itu juga Anggota PPK/PPS yang membidangi logistik ini adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam memastikan jangan sampai pada hari H nanti masih ada logistik yang kurang,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here