KPU Ajak Perangi Politik Uang

100
ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Komisioner KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih mengajak warga Jawa Barat memerangi kampanye politik yang berupa politik uang. Seperti menukar suara dengan sembako, politik identitas dan jual beli suara.

“Apalagi sebagian waktu kampanye bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri, dengan peredaran kantong kresek berisi sembako semakin bertambah. Belum lagi ada anggapan pemberian uang dari calon pemimpin disebut ‘asal karaos, kahatos, aya artos’ seolah-olah menjadi pembenaran money politic,” ujarnya kemarin.

Ia menambahkan tugas untuk memerangi kampanye yang tidak benar juga harus dilakukan kaum perempuan. Mereka harus berani melawan tantangan itu dengan memahami pemilu dan peran sebagai pemilih.

“Meski kecewa terhadap pemerintah misalnya, kaum perempuan harus menggunakan hak pilih dengan baik,” ucapnya.

Menurutnya dengan memilih, ada peluang untuk mengubah pemerintahan ke arah yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, apatisme tidak akan membawa perubahan.

“Bagaimanapun juga pemilu merupakan upaya memilih pemimpin, melahirkan kebijakan, dan kebijakan itu memberi peluang perubahan. Sedangkan apatisme identik dengan memberi kesempatan kepada calon yang tidak baik untuk berkuasa,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Kopri PKC Jawa Barat Ariyanti Marwah menjelaskan kegiatan masih rendahnya partisipasi politik kaum perempuan.

“Dari 574 kandidat di pilkada, hanya 49 yang menjadi cagub/cawagub, cabup/cawabup, dan cawalkot/cawawalkot perempuan,” katanya.

Jumlah ini tentu belum signifikan. Padahal, di tengah affirmative action kesetaraan gender dan sustainable development goals, kaum perempuan seharusnya mendapat kesempatan yang lebih baik. Namun ia pun merasa berlapang dada, karena pemilu sekarang memiliki sensitivitas dan perspektif gender. Untuk itu, Ariyanti mengajak kaum perempuan menjadi aktor pemilih.

“Tapi tidak asal pilih, tidak pula menjadi alat kampanye politik praktis, serta menggunakan hak pilih pada 27 Juni mendatang dengan menjadi pemilih cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here