Kasno Beberkan Bukti Kasus Jalan Nangka

434
Kasno

Margonda | jurnaldepok.id
Ketua LSM Kapok, Kasno memberikan support kepada aparat penegak hukum dengan cara memberikan beberapa bukti baru terkait kasus dugaan korupsi Jalan Nangka.

“Kami apresiasi kepada Kapolresta Depok beserta jajaranya yang sudah bertugas dan mampu mengungkap kasus besar, salah satunya adalah kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) APBD Kota Depok tahun 2015 untuk kegiatan pengadaan tanah dan peleberan Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Cimanggis,” ujar Kasno usai menyerahkan beberapa berkas di Polresta Depok, Senin (23/4).

Ia juga mengapresiasi Polresta Depok beserta jajaranya yang mampu memeriksa mantan Walikota Depok periode 2005-2010 dan 2010-2015, Nur Mahmudi Isma’il. Hal tersebut, kata dia, tentunya sangat banyak meyedot perhatian sekaligus ucapan apresiasi masyarakat terhadap kinerja Polresta Depok beserta jajaranya.

Dari itu, sambungnya, LSM KAPOK dan segenap elemen masyarakat lainya tetap akan mengawal dan memberikan dukungan serta support sepenuhnya kepada Kapolresta Depok Kombes Pol Dididik Sugiarto beserta jajaranya, untuk mengungkap kasus-kasus Tipikor khususnya di wilayah hukum Kota Depok.

“Perlu diketahui pada 2011 kami pernah menemukan dugaan Tipikor yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), kerugian keuangan Negara tersebut berasal dari uang ganti rugi fasos dan fasum yang terkena pembebasan Jalan Tol Cijago segmen 1 (satu),” ungkapnya.

Dirinya menduga kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan oleh mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi. Maka dirinya pada 30 Mei 2011 melaporkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtra (PKS) itu ke Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri.

Tak hanya itu, lanjutnya, pada 27 Oktober 2011 dirinya mendapatkan SP2HP dari Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dengan rincian poin 2 hurup d Walikota Depok menetapkan lokasi pengganti berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 59/274/Kpts/Pem/huk/2011 tetang penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan pelebaran Jalan Pekapuran di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/362/Kpts/Pem/huk/2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan pasar induk Tapos di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

“Sepengetahuan kami sejak tahun 2011 hingga 2018 Pemerintah Kota Depok tidak pernah melaksanakan pelebaran Jalan Pekapuran di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis. Sejak 2011 hingga tahun 2018 Pemerintah Kota Depok tidak pernah melaksanakan pembanguanan pasar induk Tapos di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos. Dengan kata lain sesuai yang tertera di SP2HP Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, saudara Nur Mahmudi Ismail, adalah sebagai pihak yang sangat bertangungjawab terhadap hal di atas,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, hingga saat ini tidak pernah terealisasi yang diduga uang Negara sebanyak kurang lebih Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) berasal dari ganti rugi fasos dan fasum yang terkena pembebasan Jalan Tol Cijago segmen 1 (satu) diduga tidak dapat dipertanggung jawabakan alias raib.

“Seluruh dokumen temuan kami pada 2011 tanpa tersisa sudah kami serahkan ke pihak Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Kami memohon kepada Kapolresta Depok beserta jajaranya, untuk dapat menindaklanjuti kembali hasil penyidikan yang tertera di SP2HP Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri pada tahun 2011 yang lalu yang hingga kini belum ada tindak lanjutnya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here