Pemkot Gugat Balik PT Petamburan

604
Mohammad Idris

Sawangan | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok bakal menggugat balik PT Petamburan sebagai pengelola Pasar Kemiri Muka dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Walikota Depok, Mohammad Idris di sela-sela kunjungan kerjanya ke RSUD Kota Depok.

“Kami berencana untuk menggugat balik PT Petamburan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai janji terdahulu sekitar tahun 2008 atau sebelumnya. Gugatan itu tak lain untuk membela para pedagang yang ada di sana dan akan kehilangan pekerjaan. Kami tidak mau itu terjadi, karena kami belum siap mendirikan pasar lain yang bisa dijadikan fasilitas untuk mereka mencari nafkah,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Selasa (17/4).

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti baru untuk menggugat PT Petamburan.

Hingga kemarin, pihaknya masih melakukan langkah-langkah hukum untuk menggagalkan eksekusi Pasar Kemiri Muka. Dirinya berharap Kamis, (19/4) esok tidak ada eksekusi terhadap Pasar Kemiri Muka.

“Pemerintah meminta tidak dieksekusi dan memang tidak bisa dieksekusi. Karena di dalam Perda RTRW itu tetap diperuntukkan pasar. Namun ketika ada temuan baru, kami akan melakukan gugatan ke PT Petamburan,” paparnya.

Sebelumnya, Idris juga telah bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk melakukan upaya hukum dan meminta agar tidak dilakukan eksekusi terhadap Pasar Kemiri Muka.

Dalam pertemuan tersebut, Idris juga menyampaikan empat dasar yang menjadi keberatannya terkait rencana eksekusi Pasar Kemiri Muka.

Pertama, hal itu didasari Putusan PN Bogor no: 36/pdt/G/2009/PN.Bgr jo. Putusan pengadilan tinggi Bandung no: 256/pdt/2010/PT. Bdg jo.Putusan MA no: 695 K/pdt/2011 jo putusan MA no: 476 PK/pdt/2013 adalah putusan yang non executable_karena: Amar putusan angka 6 putusan PN Bogor tidak menyebutkan secara jelas mengenai obyek yang akan dieksekusi.

Kedua, status tanahnya sudah beralih menjadi tanah negara karena HGB no.68/kemiri muka telah berakhir haknya pd tanggal 4 oktober 2008.

Ketiga, di atas tanah pasar kemiri telah berdiri bangunan yang dibiayai APBD Kota Depok dan terinventarisasi sebagai aset milik Pemkot Depok. Sehingga berdasarkan UU no 1 thn 2004 tentang perbendaharaan negara pihak manapun dilarang melakukan penyitaan.

“Keempat, penetapan Ketua PN Depok no. 04/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2015/PN.Dpk yang akan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penetapan yang bertentangan dengan hukum karena melebihi amar putusan, dan PN Depok telah melakukan penafsiran sendiri atas amar putusan karena secara hukum tidak dibenarkan PN Depok melakukan penafsiran kembali atas putusan yang akan dieksekusi,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here