Margonda | jurnaldepok.id
Seluruh calon kepala daerah di Jawa Barat mengikuti pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KPU Jawa Barat.
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dalam keterangannya, Tjahjo mengatakan hasil pilkada serentak 2018 mampu menjadi cerminan partai mana yang akan berkuasa pada Pileg dan Pilpres 2019. Selain itu Jawa Barat yang masuk ke dalam provinsi terbanyak jumlah penduduknya akan menjadi rebutan partai politik pada pilkada serentak kali ini.
” Terdapat 171 pilkada serentak. Hasilnya, 68 persen cerminan pileg dan pilpres. Jawa Barat cerminan kemenangan dari partai politik, mau menang di nasional harus merebut suara di Jawa Barat,” ujarnya.
Meski demikian dirinya menyayangkan hingga kurun waktu saat ini sudah ada 89 kepala daerah yang yang masuk penjara. Semua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi biasanya tidak lepas dari daerah rawan yang meliputi tiga aspek. Antara lain perencanaan anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.
“Yang terbaru ada Bupati Bandung Barat yang di OTT. Saya harap ini yang terakhir. Makanya adanya kegiatan semacam ini dilakukan untuk mencegah hal-hal semacam itu terjadi,” paparnya.
Ia menuturkan tidak mampu dipungkiri, korupsi menjadi momok yang sangat menakutkan.
“Bahkan ada kepala daerah yang baru menandatangani pakta integritas keesokan harinya diamankan karena kasus korupsi. Parahnya lagi, sudah tersangkut kasus korupsi ada calon kepala daerah yang ternyata malah menang lebih dari 80 persen,” jelasnya.
Dia sangat berharap pelaksanakan pilkada di Jawa Barat dan daerah lainnya mampu berjalan aman dan lancar. “Pilkada itu memilih pemimpin yang amanah. Mari kita lawan kampanye dengan cara-cara menghujat, mengujarkan kebencian, dan politik uang,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Irjen Pol Basaria Panjaitan mengatakan pembekalan ini memang sengaja dilakukan oleh KPK untuk mengingatkan kepala daerah jangan sampai terjerat kasus korupsi.
“Adanya kegiatan ini tidak serta merta mampu menangkal timbulnya kasus korupsi. Tapi paling tidak ini yang dilakukan KPK untuk pencegahan. Karena yang paling utama dilakukan KPK adalah pencegahan,” ucapnya.
Dia menyebutkan, banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi karena biaya pilkada yang besar. Berbagai modus dilakukan untuk mendapat dana yang besar.
“Ada yang memanfaatkan sanak saudaranya yang menjadi kepala daerah untuk mengalang dana, serta banyak lagi modus yang ditangani KPK,” terangnya.
Kegiatan semacam itu, lanjutnya, akan dilaksanakan ke berbagai daerah lainnya. “Ini dilakukan agar upaya menghalau tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah mampu maksimal,” pungkasnya.nNur Komalasari
