Ini Delapan Tuntutan Pedagang

127

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Kemiri Muka, Karno Suamarno mengungkapkan ada delapan hal yang menjadi tuntutan pedagang Pasar Kemiri Muka terkait aksinya mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Depok.

“Pertama bahwa paran pedagang Pasar Kemiri Muka Kota Depok merasa rugi dengan adanya rencana eksekusi, sebab para pedagang sudah melakukan jual beli kios terhadap PT Petamburan. Kedua, bahwa PT Petamburan Jaya tidak bertanggung Jawab terhadap nasib pedagang selama ini. Karena selaku Developer tidak menyiapkan infrastruktur berupa akses jalan keluar di Pasar Kemiri Muka,” ujar Karno, Senin (16/4).

Yang ketiga, lanjutnya, bahwa pedagang telah melakukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 juni 2016, No 4 /Pen. Pdt/Del/X. Peng/2015 /PN. Depok Jo No. 16/Pdt.X/2012/Pn.bgr Jo no. 36 /Pdt. G/2009/PN. Bgr Jo No. 256 /Pdt/2010/PT. Bdg Jo. No. 695/Pdt /2011 Jo. No. 476 PK /Pdt /2013 dan terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Depok No. 81 /Pdt. PLW /2018 /PN. Dpk tertanggal 11 April 2018.

Selanjutnya yang keempat, bahwa untuk menghormati proses hukum yang saat ini sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dan dihubungkan dengan pernyataan pejabat dilingkungan Pengadilan Negeri Depok, Pejabat Pemerintah Kota Depok serta PT Petamburan Jaya Raya di media cetak dan online agar penundaan eksekusi.

 

“Ke lima, bahwa meminta seluruh pihak untuk tetap menahan diri dan menghormati proses hukum serta tidak memaksakan kehendak untuk tetap melakukan pelaksanaan eksekusi dan apabila tetap melaksanakan kehendak untuk melaksanakan eksekusi. Maka kami tidak bertanggungjawab terhadap stabilitas kemanan,” paparnya.

Selain itu para pedagang juga menolak pelaksanaan eksekusi dalam bentuk pembacaan penetapan eksekusi, tanpa diikuti pengosongan dan atau dalam bentuk pembacaan eksekusi dengan pengosongan sehingga pada pokoknya menolak eksekusi dalam bentuk apapun.

 

Di poin ketujuh Karno menyebutkan, bahwa apabila pelaksanaan eksekusi tanggal 19 tetap dilaksanakan. Kami meminta dengan segala hormat seluruh komponen masyarakat Depok, baik sipil militer, Ormas, OKP, LSM untuk dapat mempertahankan Pasar Kemiri Muka Depok, karena tanah dan berikut bangunan diatasnya adalah milik negara.

“Kedelapan, bahwa apabila hukumnya bagi setiap negara untuk mempertahankan aset negara sebagaimana pasal 27 ayat 3 undang – undang dasar 1945,” terangnya.

 

Delapan poin tersebut merupakan bentuk perlawanan dari sejumlah pedagang yang ada di Pasar Kemiri Muka. Perlawanan itu diwujudkan dengan melakukan aksi demontrasi dengan mendatangi Kanton PN Depok. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here