Cegah Eksekusi, Walikota Temui Ketua PN Depok

308
Walikota Depok didampingi Kabag Hukum saat berbincang dengan Kepala Pengadilan Negeri Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris terus melakukan upaya untuk membatalkan eksekusi Pasar Kemiri Muka. Kemarin, setelah apel pagi dirinya bersama bagian hukum langsung menemui Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok untuk membahas hal tersebut.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh walikota terkait keberatannya dengan rencana eksekusi Pasar Kemiri Muka. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Kania Purwanti.

“Sebelum pedagang datang ke PN, Pak Wali sudah terlebih dahulu datang dan menemui Ketua PN. Pak Wali tidak tinggal diam namun terus berupaya melalui langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ujar Kania kepada Jurnal Depok, Senin (16/4).

Ia menambahkan, yang menjadi perhatian pemerintah adalah terkait kurang lebih 2.000 pedagang yang ada di Pasar Kemiri Muka.

“Pedagang yang 1.500 ini mau dikemanakan?, belum lagi asset Negara yang ada di sana. Selain itu jika eksekusi tetap dilakukan maka akan berdampak pada perekonomian Kota Depok, di mana kontribusi Pasar Kemiri sangat besar dalam hal PAD,” paparnya.

Jika hal itu sampai terganggu, sambungnya, terlebih jelang puasa, lebaran dan pilkada maka akan mengganggu pula stabilitas pangan dan inflasi di Kota Depok.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa walikota terus melakukan upaya hukum dalam pengamanan pedagang dan asset yang ada di sana.

“Jadi Pak Walikota tidak hanya bicara, namun Pak Wali juga melakukan action dengan mengambil langkah-langkah hukum. Pak Wali datang ke PN kemarin pagi didampingi Kabag Hukum, itu sebenarnya bukan yang pertama kali disampaikan walikota ke Ketua PN,” terangnya.

Dijelaskannya, sudah banyak langkah-lagkah yang diambil pemerintah kota terkait penolakan eksekusi Pasar Kemiri Muka.

Dalam pertemuan tersebut, walikota juga menyampaikan beberapa keberatannya terkait rencana eksekusi Pasar Kemiri Muka. Hal itu didasari Putusan PN Bogor no: 36/pdt/G/2009/PN.Bgr jo. Putusan pengadilan tinggi Bandung no: 256/pdt/2010/PT. Bdg jo.Putusan MA no: 695 K/pdt/2011 jo putusan MA no: 476 PK/pdt/2013 adalah putusan yang non executable_karena: Amar putusan angka 6 putusan PN Bogor tidak menyebutkan secara jelas mengenai obyek yang akan dieksekusi.

Kedua, status tanahnya sudah beralih menjadi tanah negara karena HGB no.68/kemiri muka telah berakhir haknya pd tanggal 4 oktober 2008.
Ketiga, di atas tanah pasar kemiri telah berdiri bangunan yang dibiayai APBD Kota Depok dan terinventarisasi sebagai aset milik Pemkot Depok. Sehingga berdasarkan UU no 1 thn 2004 tentang perbendaharaan negara pihak manapun dilarang melakukan penyitaan.

“Keempat, penetapan Ketua PN Depok no. 04/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2015/PN.Dpk yang akan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penetapan yang bertentangan dengan hukum karena melebihi amar putusan, dan PN Depok telah melakukan penafsiran sendiri atas amar putusan karena secara hukum tidak dibenarkan PN Depok melakukan penafsiran kembali atas putusan yang akan dieksekusi,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here