Pasar Kemiri Muka Tak Bisa Dieksekusi

421
Salah seorang petugas kebersihan ketika mengangkut sampah di Pasar Kemiri Muka

Margonda | jurnaldepok.id
Setelah Walikota Depok, Mohammad Idris pasang badan untuk menentang eksekusi Pasar Kemiri Muka, kemarin giliran Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang juga menolak eksekusi pasar tersebut.

“Ini kan memang masih proses hukum, ya tentu kami juga akan lakukan proses hukum untuk menyangga hasil yang sekarang. Pemahaman kami bahwa lahan itu tidak lagi milik pemerintah kota akan tetapi dikembalikan lagi ke pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan BPN. Itulah yang bisa kami dorong untuk melanjutkan sanggahan terhadap putusan yang ada,” ujar Pradi kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa Pasar Kemiri Muka harus tetap ada dan eksis karena sudah masuk dalam rencana tata ruang. Dengan kata lain, Pasar Kemiri Muka tidak bisa dieksekusi atau dikosongkan.

“Kami tetap mendukung keberadaan Pasar Kemiri Muka, itu sudah masuk di dalam rencana tata ruang, bahwa lokasi tersebut tidak boleh untuk hal yang lain akan tetapi untuk pasar, tidak bisa yang lainnya. Tidak mungkin Pol PP menggusur para pedagang,” katanya.

Sebelumnya, perkumpulan pedagang Kemiri Muka menyatakan siap melawan baik hukum dan fisik jika Pengadilan Negeri Depok terus melakukan eksekusi terhadap lahan dan bangunan yang ada di Pasar Kemiri Muka.

“Kami akan terus melakukan perlawanan dan sudah siap secara fisik dan hukum. Kami dengan terpaksa jika terus dilakukan eksekusi akan siap lawan,” ujar Koordinator Perkumpulan Pedagang Pasar Kemiri, Karno Sumarno.

Ia menambahkan pasar Kemiri Muka merupakan aset pemerintah Kota Depok dan sumber ekonomi utama bagi para pedagang. Oleh karena itu rencana eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Depok harus segera dihentikan.

“Pihak PT Petamburan tak mau kompromi atau melakukan penundaan eksekusi. Kami akan terus berupaya untuk menolak karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidup para pedagang,” paparnya.

Sementara itu kuasa hukum pedagang, Leo Prihardiansyah merasa aneh terkait langkah yang dilakukan PT Petamburan yang melakukan gugatan pertama.

“Koperasi Bina Karya ini merupakan perpanjangan tangan dari PT Petamburan dan tahun 1999 juga menghilang. Jadi pada saat itu ketika pedagang mau bayar retribusi, ternyata hilang dan tidak tahu kemana,” jelasnya.

Ia menambahkan PT Petamburan tiba-tiba muncul setelah mengajukan gugatan pada 20 April 2009 di PN Bogor.

“Kalahlah pedagang sampai peninjau kembali dan ingin melakukan eksekusi, padahal pedagang sudah sah membayar,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan pedagang merupakan korban dari permainan elit dan bahkan hak – hak pedagang diabaikan oleh PT Petamburan.

“Istilahnya gajah lawan gajah plando yang mati karena hak-hak pedagang banyak yang diabaikan,” tutupnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here