Walikota Lindungi Pedagang

231
Kondisi Pasar Kemiri Muka dilihat dari Fly Over Jalan Raya Arif Rahman Hakim

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris berkomitmen untuk melindungi para pedagang Pasar Kemiri Muka. Berbagai upaya telah dilakukannya agar pasar penyumbang PAD terbesar di Kota Depok itu tidak digusur.

“Kami bersama Kapolresta Depok sudah berkonsultasi, harus kami buka bahwa ini tahun politik. Kalau dilakukan eksekusi dalam artian pengosongan, ini sangat rawan dan tidak menguntungkan baik bagi kami (pemerintah,red), kepolisian apalagi pedagang,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, memang dalam keputusan tersebut ada perintah untuk eksekusi bukan pengosongan. Namun, kata dia, ketika ada perintah eksekusi di sana juga terdapat kata-kata pengosongan.

“Hal inilah yang kami konsultasikan kembali kepada MA yang memerintahkan ini, yang penting alihkepemilikan sesuai dengan putusan inkrah. Akhirnya diputuskan bahwa eksekusi dalam bentuk deklarasi,” paparnya.

Deklarasi yang dimaksud, sambungnya, bahwa Pasar Kemiri Muka sesuai dengan putusan MA dan Pengadilan Negeri inkrah, bukan lagi milik Pemerintah Kota Depok dan pengelola lahannya diserahkan kepada PT Petamburan.

“Kalau kepemilikan sesuai data BPN Pusat akan dijelaskan terkait kepemilikan lahan ini. Pihak BPN berkeyakinan bahwa lokasi itu merupakan tanah Negara. Artinya ketika perusahaan mengelola itu harus ada HGB atau HPL,” jelasnya.

Sementara hal itu, lanjutnya, belum dikeluarkan sama sekali oleh BPN baik kota maupun pusat.

“Sementara perintah eksekusi deklarasi, bukan pengosongan, penggusuran apalagi pengusiran. Jadi kami minta pedagang tetap tenang, tetap berdagang di sana sampai nanti ada proses selanjutnya seperti apa,” terangnya.

Lebih lanjut Idris menegaskan, bahwa lahan Pasar Kemiri Muka merupakan milik Negara yang tidak mungkin dikuasai oleh pihak swasta.

“Kalau pun pahitnya ini tidak bisa tembus, tetap PT Petamburan harus membangun pasar tradisional, siapapun pelaku pedagangnya di sana yang jelas harus pasar rakyat karena itu sudah tertera dalam Perda RTRW dan itu tidak bisa diubah,” ungkapnya.

Dengan begitu, sambungnya, Pasar Kemiri Muka akan tetap ada meskipun nantinya dikelola oleh pihak ketiga bukan pemerintah. Baginya, pemerintah tidak ada urusan namun yang terpenting para pedagang bisa berjualan kembali. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here