Jalan Berbayar Baru Wacana

227
Bus bandara saat melintas di Jalan Margonda Raya

Cilodong | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris menanggapi terkait beredarnya issue jalan berbayar di Margonda Raya. Dikatakan Idris, hingga saat ini hal tersebut belum jelas dan baru sebatas wacana.

“Kami belum dikomunikasikan baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi, yang pertama kali muncul di medsos itu provinsi. Makanya Pak Kadis telah menghubungi mereka, karena kepala dinas perhubungannya Plt Walikota Cirebon, makanya mereka minta untuk bertemu dengan Dishub Depok,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Selasa (10/4).

Pertemuan tersebut, kata dia, tak lain untuk menginformasikan kendaraan dan kondisi transportasi di Kota Depok.

“Baru sampai di situ, jadi kami menyimpulkan ini baru wacana. Kalau ramai di medsos sperti itu ya berarti hoax,” paparnya.

Idris juga mengaku tidak tahu menahu dasar dari jalan berbayar di Margonda. Dirinya mempersilahkan awak media untuk menanyakan hal itu kepada penyebar informasi tersebut.

“Sebab kami tanya ke provinsi juga tidak tahu, belum ada dasarnya masih dalam wacana. Belum ada kajian, mereka baru akan mengkaji setelah ada informasi tentang lalu lintas. Bagus juga ada hikmanya, sehingga mereka ingin tahu kondisi kemacetan dan lalu lintas di Depok. Mungkin dari situ akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya, jadi masih wacana,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, H Dadang Wihana meminta kepada masyarakat agar tidak resah terkait adanya pemberitaan Jalan Berbayar di Margonda.

“Sehubungan pemberitaan di media online terkait jalan berbayar di Jalan Margonda Raya, informasi tersebut adalah wacana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini masih dalam tahapan kajian ahli/konsultan,” ujar Dadang kepada Jurnal Depok, Minggu (8/4).

Sampai saat ini, sambungnya, belum ada rapat untuk membahas rencana itu. Pasalnya, kata dia, kebijakan tersebut harus melibatkan para pihak termasuk Pemerintah Kota Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Kami akan segera berkonsultasi ke BPTJ dan Dishub Provinsi Jabar yang mengeluarkan wacana ini. Kami berharap kepada masyarakat untuk tidak resah dengan pemberitaan yang tersebar saat ini,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Kota Depok akan memberikan pengaturan yang terbaik untuk warganya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here