UI Tuan Rumah Debat Pilgub Jabar

303
ist

Beji | jurnaldepok.id
Setelah sukses pada debat publik pertama calon Gubernur dan Wakil Jawa Barat beberapa waktu lalu di gedung Sabuga Insitut Teknologi Bandung rencananya debat publik kedua akan dilakukan di Universitas Indonesia, Depok. Debat tersebut rencananya digelar pada 11 Mei 2018 mendatang.

Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui spanduk.

“Melalui upaya ini diharapkan para pemilih mendapat informasi yang lebih lengkap, dan yang terpenting mereka akan merasa terlibat,” ujarnya.

Ia menjelaskan debat publik harus mengacu kepada tema besar Pilgub, yakni sebagai sarana edukasi demokrasi dan wahana wisata politik.

“Kegiatan ini harus mentransformasikan nilai-nilai demokrasi agar bisa diserap masyarakat dan harus menonjolkan pentingnya kompetisi demokrasi yang menunjukkan keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap perbedaan,” jelasnya.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Trans7 yang mewakili PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, Titin Rosmasari berharap, acara berjalan dengan baik sesuai tujuan sosialisasi, yakni terpilihnya pemimpin terbaik sesuai pilihan rakyat. Ia juga
berharap bantuan dan konsultasi dari pihak KPU Jabar khususnya terkait kerjasama dengan TV lain dan peserta pemilu.

Terkait hal lain, Yayat menambahkan tercatat masih terdapat 309.080 pemilih untuk Pilgub Jabar yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-el). Padahal KTP-el atau Suket (Surat Keterangan) harus dibawa bersamaan dengan formulir C6 saat pemilih datang ke TPS 27 Juni yang akan datang.

“Persoalan ini harus dituntaskan agar hak pemilih dapat terpenuhi dengan baik. Begitu pula kewajiban pemilih membawa KTP-el atau Suket harus disosialisasikan kepada masyarakat luas,” tambahnya.

Menurutnya kepemilikan KTP-el atau Suket harus tuntas tahun ini, terutama untuk memastikan tidak ada hak pilih yang terbuang percuma. “Khusus warga binaan di Lapas, harus difasilitasi instansi terkait, karena biasanya mereka tidak memegang KTP. Begitu pula di kawasan pabrik atau industri, para pemilih harus dimudahkan,” tandasnya.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here