RK Janji Bangun Zona IKM

120
Ridwan Kamil

Margonda | jurnaldepok.id
Persoalan zonasi Industri Kecil Menengah (IKM) mengemuka dalam acara dialog Industri yang diikuti oleh kandidat gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Asosiasi IKM mempertanyakan solusi apa yang akan ditawarkan Ridwan Kamil jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jabar 27 Juni mendatang.

Salah seorang penanya dari asosiasi IKM menyatakan bahwa kita punya PP No 42 tahun 2015, tentang Kawasan industry dan Permen No. 5 tahun 2014. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap Kawasan industry wajib menyediakan 2 persen lahan untuk IKM dari total lahan satu hamparan.

“Lahan tersebut sampai sekarang belum ada, apa rencana Pak Ridwan Kamil untuk membenahi IKM,” tanya dia pada acara dialog Industri tersebut.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengatakan di negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok sudah memiliki kluster IKM untuk mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan bagi industry-industri besar. Sampai hari ini zonasi IKM di Jawa Barat belum ada dalam satu Kawasan industry maka solusinya adalah, jika dirinya terpilih sebagai gubernur maka dia akan berdialog dengan para stakeholder kawasan industry tersebut untuk meminta tersedianya zonasi IKM.

Selama blusukan ke Kawasan industry, Kang Emil, pernah datang ke beberapa IKM yang memproduksi onderdil otomotif hingga baut-baut untuk kebutuhan mesin-mesin pabrik. Pabrik itu memiliki 30, 50, hingga 70 orang buruh. Namun karena zonasi IKM belum ada, aturan yang diterapkan pada perusahaan ini sama dengan industry besar, padahal skala industrinya masih kecil dan menengah. Hal ini jelas memberatkan para pengusaha IKM.

“Oleh karena itu IKM harus diwujudkan di kawasan industry atau bikin zona baru IKM. Karena IKM ini juga memberikan sumbangan untuk menciptakan lapangan kerja baru, ” katanya.

Ia menambahkan persoalan lain ketika IKM dan Kawasan industry tumbuh, warga sekitar hanya jadi penonton. Orang yang bekerja di pabrik misalnya di Kawasan Karawang, adalah orang di luar Karawang. Orang Karawang sendiri kesulitan untuk bekerja di pabrik tersebut.

Untuk itu, agar pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Jawa Barat. Maka, dirinya meminta akan meminta pabrik-pabrik itu membangun sekolah yang akan melatih anak-anak muda itu bisa bekerja di pabrik.

“Memang tidak semua orang ingin bekerja di pabrik. Konsepnya, adalah one village one product, setiap desa satu perusahaan. Desa harus punya produk unggulan dimana pekerjanya adalah orang di desa itu lalu gubernur berperan sebagai marketingnya,” jelasnya.

Selain itu, gubernur juga harus memastikan bahwa para buruh sejahtera. Solusinya tidak harus selalu dengan menaikkan upah terus, tapi dengan cara lain yang menguntungkan para buruh. Antara lain dengan memberikan fasilitas bus gratis ke tempat kerja, pembelian sembako delivery dengan harga grosir, dan kesehatan gratis.

“Dengan demikian meski upah tetap, tapi pengeluaran turun, dana yang selama ini terserap untuk transportasi, dan kesehatan, bisa ditabung sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” tutupnya.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here