Depok Kebagian Rp 400M

215
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere, H Rohana ketika memberikan sambutan dihadapan Walikota Depok, Mohammad Idris

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok setiap tahunnya kebagian jatah hasil retribusi pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 400 miliar. Hal itu diungkapkan langsung oleh Walikota Depok, Mohammad Idris saat apel gabungan UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Depok II Cinere.

“Per tahun Depok mendapat sekitar Rp 400 miliar dari pajak kendaraan, itu kami masukkan ke dalam PAD. Itu untuk kesejahteraan masyarakat, namanya dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor provinsi,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Selasa (20/3).

Ia menambahkan, bahwa jatah sekitar 30 persen setiap tahunnya merupakan kewenangan dari Gubernur Jawa Barat. Pihaknya mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk merencanakan.

“Kalau yang ada saja dari potensi 1,1 juta kendaraan yang ada di Depok, kalau semuanya sadar tidak perlu dinaikkan prosentasenya, karena kan provinsi juga memikirkan 27 kabupaten kota lainnya dari hasil pajak ini,” paparnya.

Akan tetapi, sambungnya, ke depan bagaimana pemerintah dan instansi terkait memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor di Depok ini berjalan dengan bagus dan efektif.

“Jadi semua terlibat, termasuk media. Media bisa mengumumkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar sadar akan pajak kendaraannya,” terangnya.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere, H Rohana mengatakan pihaknya masih menginventarisir wajib pajak kendaraan bermotor yang hingga kini masih menunggak.

“Jumlahnya dibagi dua, data lengkapnya ada di Pak Kasi. Jadi kegiatan ini tak lain untuk memberikan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi maupun kota,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan tersebut juga untuk menyadarkan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Di sini pemerintah memberikan pelayanan yang lebih dekat lagi. Di kami ada program e-samsat, t-samsat, samling, samdong itu merupakan pelayanan kami untuk mendekatkan ke wilayah masyarakat,” katanya.

Kegiatan yang dipusatkan di RM H Otong juga melibatkan unsur TNI, Polri dan pemerintah kota dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD). n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here