Sah! DPS 1,1 Juta

206
Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati saat menerima hasil rekap DPHP dari PPK Kecamatan Sawangan

Cilodong | jurnaldepok.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sebanyak 1.157.560 jiwa.

“Penetapan ini kami lakukan dari DPHP menjadi DPS, adapun jumlahnya mencapai 1.157.560 jiwa,” ujar Titik Nurhayati, Ketua KPU Kota Depok, kemarin.

Setelah ditetapkan, sambungnya, pihaknya akan mengumumkan secara terbuka. Nantinya, kata dia, masyarakat dapat memberikan masukan jika ada masyarakat yang namanya belum terdaftar dan nantinya akan dimasukan ke dalam DPSHP.

“Pemilih baru sekitar 89 ribu kemudian ada juga yang tidak memenuhi syarat dengan berbagai kategori sekitar 220 ribu,” paparnya.

Dalam pleno tersebut dirinci pula hak pilih dari masing-masing kecamatan di mana Kecamatan Beji hak pilihnya mencapai 91.197, Bojongsari 71.815, Cilodong 93.187, Cimanggis 146.226, Cinere 54.367, Cipayung 90.403, Limo 56.696, Pancoran Mas 147.383, Sawangan 90.239, Sukmajaya 160.432 dan Tapos 155.615.

Sementara itu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok mempersoalkan beberapa hal terkait penetapan DPS tersebut. Panwaslu menilai, masih ada ratusan warga di wilayah Kecamatan Cipayung yang namanya belum masuk dalam DPS.

“Kami berikan masukan kepada KPU untuk lebih teliti lagi dalam memasukan data, data ini kan sudah dicoklit oleh PPDP secara door to door. Jangan gara-gara system orang yang sudah dicoklit namun namanya tidak masuk,” terang Andriansyah, Komisioner Panwaslu Kota Depok.

Pihaknya mencatat ada sekitar 591 orang warga Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, yang namanya tidak tercantum dalam DPS.

“Kami hanya meminta jaminan jumlah 591 orang itu masuk dalam DPSHP sesuai data,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengkritisi data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang jumlahnya mencapai kurang lebih 200 ribu. Pihaknya meminta data rinci terkait history data TMS yang KPU sajikan.

“TMS ini apakah orang itu meninggal, pindah atau tidak diketahui. Makanya kami ingin tahu history nya seperti apa,” terangnya.

Setelah menerima masukan dari Panwaslu, KPU menjamin dan memastikan bahwa jumlah 591 orang yang tidak masuk dalam DPS akan dimasukkan ke dalam DPSHP. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here