Prahara Dualisme KNPI

332

Margonda | jurnaldepok.id
Polemik dualisme Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok mendapat perhatian serius dari pejabat daerah Kota Depok. Bahkan, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo merasa prihatin dengan adanya dualisme kepemimpinan DPD KNPI.

“Bicara anak muda seharusnya satu kata dan satu bahasa, tidak boleh ada yang namanya tandingan dan jangan dibiasakan. Misalnya ada kekeliruan dari KNPI yang awal tolong dibenahi kemudian dukung itu, jangan karena tidak sepaham maka dibuat tandingan,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Rabu (14/3).

Ia mencontohkan, jika dirinya berbeda pandangan politik dengan walikota maka dirinya harus membuat walikota tandingan?.

“Kan tidak harus seperti itu, ya kita dukung lah. Solusinya yang sudah dilakukan pelantikan secara sah ayo kita dukung, jangan karena tidak sepaham dibuat tandingan, enggak boleh itu,” paparnya.

Terkait masalah anggaran KNPI, pria yang akrab disapa HTA akan berkomunikasi dengan Disporyata.

“Mana yang dianggap secara sah oleh pemerintah, itu yang akan kami akomodir, tergantung usulan dari pemerintah, yang pasti pesan saya jangan ada tandingan-tandingan lah, besok-besok ada tandingan ketua DPRD lagi,” terangnya.

Polemik tersebut juga mendapat tanggapan dari Walikota Depok, Mohammad Idris. Ia mengungkapkan bahwa semuanya sama begitu pula dengan tujuannya. Mereka ingin masyarakat Depok ini sejahtera dalam pembangunan khususnya anak-anak muda bisa unggul.

“Kalau semua sama tujuannya tinggal membersihkan niat dan motivasi kita, mau ngapain sih?. Kepentingan bersama ini harus didahulukan dari pada kepentingan kelompok, itu saja pesan saya,” tandasnya.

Tak hanya itu, Idris juga berencana untuk mengarahkan dan menyelesaikan polemik itu dengan melibatkan Kesbangpol yang menangani keorganisasiannya, dan dari sisi komponen kegiatannya ada di Disporyata.

“Nantinya mereka berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini untuk mengambil jalan tengah yang lebih baik untuk kemaslahatan bersama, semua tidak hanya KNPI,” ungkapnya.

Terkait dengan anggaran APBD, pihaknya akan berhati-hati dalam mengucurkan anggaran ke DPD KNPI Kota Depok karena masih dualisme kepemimpinan.

“Kami dalam mengeluarkan anggaran sesuai aturan yang ada. Kalau masih dualisme, istilah kami mau mengintervensi lahan tertentu tapi masih sengketa, enggak bisa nanti bisa ditegur kami,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok melakui Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, nampaknya enggan mengakui DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tandingan yang diketuai oleh Friansyah.

“Kalau kami sudah melantik satu ya sudah, gitu aja. Yang lain kan kabar Musda saja kami tidak tahu. Enggak ada (pemberitahuan Musda,red), enggak tahu kalau yang lain. Di Dispora enggak ada,” ujar Wijayanto, Kadisporyata Kota Depok, Selasa (13/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa setidaknya pihaknya telah melakukan dan menghadiri pelantikan DPD KNPI di bawah kepemimpinan Bobby Harahap minggu lalu.

“Lihat di pusatnya mana yang dipakai, lihat saja,” katanya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here