Margonda | jurnaldepok.id
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok berencana melakukan sejumlah pembangunan dan perbaikan pada tahun 2018. Pengerjaan tersebut antara lain perbaikan trotoar di Jalan Nusantara Raya, penataan pedestarian kelanjutan tahun kemarin dan lain sebagainya.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto Djorgi mengatakan tercatat dana anggaran yang digunakan untuk bidang pemeliharaan mencapai Rp 22 miliar.
“Anggaran tersebut meliputi pemeliharaan baik jalan dan jembatan, pedestarian, serta drainase kota,” ujarnya kemarin Rabu (28/2).
Ia menambahkan terkait pengerjaan jalan lain seperti Jalan Raya Sawangan sejak tahun 2016, pengerjaannya sudah diambil alih pemerintah pusat.
“Kami tidak bisa intervensi misalnya belanja modal lagi harus usulan ke pusat, ” terangnya.
Dirinya menjelaskan sesuai arahan Walikota Depok nantinya pada 2019, pembangunan difokuskan ke wilayah barat Depok.
“Sehingga pembangunan di Depok merata, tidak semuanya di Margonda. Baik bagian barat, timur dan lain sebagai nya nantinya akan dilakukan pembangunan,” jelasnya.
Ia menuturkan status jalan kota mencapai kurang lebih 1200 KM. Kemudian jalan nasional 41 KM, jalan provinsi 11 km. “Beban kita melakukan perawatan 1000 km lebih,” ucapnya.
Saat ini lanjutnya untuk normalisasi setu adalah swakelola dan kewenangan pusat.
“Kami hanya bisa berdayakan satgas dan alat. Melakukan penurapan, jogging track itu intervensi pusat. Aset setu tertata di provinsi dan pengelolaannya di balai besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan anggaran untuk alat berat membersihkan setu cukup besar. Sebagai contoh di setu Bojongsari ada amphibi satu, pakeling dengan luas 8 hektar.
“Target 4 bulan dengan kedalaman setu 3 hingga lima meter. Kami butuh alat. Jika penampungan air di setu optimal maka bisa menahan air, idealnya empat hingga lima meter, ngga sampe 1 meter sedimen. Tapi kalau di setu Pengarengan sedimen 2 meter. Penyebabnya adanya tanah karena pembangunan perumahan. Untuk membersihkan nya dibutuhkan minimal 5 buat alat berat dan satu ekskavator dengan biaya mencapai Rp 7 milyar,” pungkasnya.nNur Komalasari
