Bawaslu Jabar Temui Pelanggaran Coklit

177

Margonda | jurnaldepok.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat laporan pelanggaran pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan sejak 20 Januari lalu cukup banyak.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto mengatakan laporan coklit yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ia mengungkapkan terdapat PPDP yang tidak satu persatu mencoklit ke rumah-rumah penduduk.

“Mereka mengumpulkan data pemilih melalui Ketua RT, ini tidak sesuai prosedur yang ada,” katanya.

Ia menambahkan setelah mengawasi pelaksanaan coklit yang telah berlangsung selama 7 hari, pihaknya juga menemukan banyak petugas coklit yang berasal dari partai politik.

“Ini tidak benar juga. Masa petugas PPDP ada yang dari orang partai,” tambahnya.

Dirinya menuturkan beberapa pelanggaran ada yang langsung ditindak oleh KPU Kota atau Kabupaten setempat.

Namun ia enggan menyebut kota/kabupaten mana yang melakukan pelanggaran. Ia mengaku belum dapat memberikan informasi tersebut, hal ini karena seluruh data mengenai pelanggaran masih terus dikumpulkan pihaknya.

“Masih berlangsung pendataannya. Nanti akan beri tahu ketika sudah selesai,” ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi mengenai laporan pelanggaran pelaksanaan coklit.

“Koordinasi selalu kami laksanakan dengan KPU Provinsi, tindakan yang dilakukan KPU tingkat kota atau kabupaten juga hasil rekomendasi kami,” tuturnya.

Ia menjelaskan petugas Bawaslu di tiap Kota/Kabupaten di Jawa Barat jauh lebih sedikit dari pada Petugas KPU. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi pihaknya untuk bekerja secara optimal.

“Petugas KPU itu tiap TPS satu orang, kalau kami, di tiap Desa atau kelurahan hanya satu petugas. Tapi itu bukan alasan untuk bekerja secara maksimal,” pungkasnya.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here