Dapil Tetap Enam, KPU Rombak Jatah Kursi

409
Komisioner KPU Kota Depok saat menggelar konpers terkait Coklit dan usul penetapan Daerah Pemilihan Pileg 2019

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah mengusulkan terkait penetapan daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Kota Depok. Di mana, pihak KPU mengusulkan langsung hal tersebut ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.

“Per tanggal 18 kemarin kami di KPU sudah memutuskan mengusulkan Dapil sesuai aturan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Kewenangan penetapan ada di KPU RI, kami KPU kabupaten/kota hanya mengusulkan. Usulan kami sudah final enam Dapil,” ujar Suwarna Wiryasumarta, Komisioner KPU Kota Depok Divisi Perencanaan Data dan Teknis, kemarin.

Ia mengatakan, Dapil yang dipergunakan dalam pileg nanti sama halnya dengan Dapil pada pileg 2014 yakni sebanyak enam Dapil. Namun begitu, kata dia, ada pergeseran kursi dari Dapil I Cimanggis dan Dapil V Pancoran Mas.

“Dapil I dan V berkurang satu kursi, sementara Dapil II di Kecamatan Tapos-Cilodong bertambah satu kursi dan Dapil III Kecamatan Sawangan, Bojongsari dan Cipayung juga bertambah satu kursi, untuk yang lainnya tetap,” paparnya.

Sebelum ditetapkan, kata dia, pihaknya akan melakukan uji publik pada 19-25 Januari 2017 baik kepada partai politik maupun stakeholder terkait untuk mengetahui hal itu. Dalam uji public itu, pihaknya akan mengundang unsur partai politik maupun stakeholder di dalam satu forum, setelah uji public akan diserahkan langsung ke KPU RI.

Dikatakannya, uji public bukan dalam rangka meminta persetujuan baik dari parpol maupun stakeholder, akan tetapi dalam rangka untuk memberikan informasi. Dikatakannya, pihaknya sudah melakukan itu sebanyak dua kali di dalam forum sosialisasi penataan Dapil beberapa waktu lalu.

“Pertimbangan bertambahnya kursi di Dapil II dan III dikarenakan bertambahnya penduduk di Dapil tersebut. Pertumbuhan penduduk di wilayah utara dan selatan Depok sangat berbeda. Saat ini di kawasan selatan Depok banyak sekali perumahan baru yang muncul, sehingga menurut data Dinas Kependudukan yang diserahkan ke Kemendagri, wilayah selatan memang tumbuh pesat. Sementara di utara stagnan,” terangnya.

Dijelaskannya, dalam menentukan Dapil juga merujuk pada jumlah penduduk semester I 2017 yang sudah di SK kan menjadi SK Nomor 13/2018 oleh KPU RI. Hal itu sebagai dasar KPU Depok untuk menetapkan.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk kursi di DPRD Depok pada 2019 masih tetap 50 kursi. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk yang ditetapkan dalam UU No 7/2017 penduduk 1-3 juta 50 kursi, untuk di atas 3 juta penduduk jumlah kursi mencapai 55.

“Sementara Depok penduduknya 1,8 juta, jadi tetap kursinya 50. Karena perbedaan jumlah penduduk antar wilayah, kursi 50 itu akhirnya bergeser dan tak bisa nambah,” jelasnya.

Suwarna yang saat itu didampingi Komisioner KPU lainnya yakni Nurhadi dan Nana Sobarna tidak menapikan jika nantinya ada sanggahan atau keberatan dari parpol maupun stakeholder terkait usulan penetapan Dapil.

“Itu bisa saja terjadi, tetapi prinsip-prinsip pembentukan Dapil sangat jelas dan harus terpenuhi. Ketika keberatan itu bisa diakomodir dan memenuhi di tujuh prinsip yang sudah ditetapkan oleh KPU bisa saja diakomodir. Tapi kalau tidak, aturan ya harus ditegakkan. Kami baru menetapkan usulan, bukan menetapkan final. Kami sampaikan juga di web dan akan lakukan uji public, tetap kewenangannya ada di KPU,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here