Peremas Payudara Tak Ditahan

240
ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Pelaku peremasan payudara Ilham (29) dikenakan wajib lapor. Pihak kepolisian tidak melakukan penahanan lantaran pelaku disangkakan pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 pasal 21 ayat 4 tentang hukuman cara pidana, yang bisa dilakukan penahanan adalah ancaman lima tahun atau lebih. Merujuk kepada hal tersebut, pelaku akhirnya dikenakan wajib lapor.

“Proses hukum tetap berjalan. Jika berkasnya sudah lengkap akan dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Putu Kholis.

Dirinya menjelaskan alasan pelaku tidak ditahan dikarenakan beberapa sebab. Antara lain ada pertimbangan subjektif dan objektif.

“Pasal 21 ayat 1 itu pertimbangan subyektif dimana kita mempertimbangkan apakah tersangka ini akan mengulangi perbuatannya , kemudian menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. Ini yang akan kita lihat. Pelaku saat ini kooperatif, keluarganya juga demikian,” katanya.

Pertimbangan objektif, lanjutnya, diatur
dalam pasal 21 ayat 4 UU No 8 tahun 1981 tentang hukuman cara pidana. Di dalam pasal tersebut dijelaskan ancaman hukuman yang bisa dilakukan penahanan adalah lima tahun atau lebih.

“Kemudian ada pasal-pasal pengecualian yang bisa dilakukan penahanan yang ancaman nya dibawah 5 tahun. Seperti pasal 282, 372, dan 378. Nah pasal 281 ini tidak masuk ke dalam pasal pengecualian, sehingga penyidik tidak melakukan penahanan,” terangnya.

Ia menegaskan meski tidak dilakukan penahanan namun proses pemberkasan tetap dilakukan dan akan dikirim ke jaksa penuntut umum untuk ditindaklanjuti.

“Pelaku dikenakan wajib lapor selama dua kali dalam seminggu yaitu Selasa dan Kamis. Tentunya pengawasan tetap dilakukan. Kami juga sudah memberitahukan hal ini ke RT RW setempat, Kamtibmas. Koordinasi juga akan terus dilakukan dengan keluarga,” ucapnya.

Putu menambahkan hingga saat ini korban baru diketahui satu orang yakni A. Belum ditemukan korban lain dari kejahatan yang dilakukan Ilham.

“Dari hasil penyelidikan belum ada korban lain dari tersangka. Sementara ini korban baru satu. Belum ada rencana tes kejiwaan terhadap pelaku. Barang bukti saat pelaku melakukan aksinya seperti helm dan sepatu kami sita,” tutupnya.

Sementara itu korban kasus pelecehan seksual A mengaku kecewa lantaran pelaku tidak ditahan. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti proses hukum yang ada.

“Saya pribadi inginnya dia ditahan. Cuma kembali ke proses hukum yang ada dan saya ikutan proses hukum nya. Nanti setelah berkasnya masuk ke pengadilan atau kejaksaan baru nanti diputusin. Saya sih ingin nya ada efek jera ke pelaku supaya nggak ada kejadian seperti ini lagi,” katanya.

Dirinya berharap Pemerintah dapat merevisi kembali Undang-Undang dimana pasal 281 KUHP yang dikenakan pelaku pelecehan itu tidak hanya dua tahun penjara.

“Kan aturan undang-undangnya kalau ancaman dibawah lima tahun tidak ditahan. Kalau seperti ini, orang yang dikenakan pasal itu bisa bebas berbuat, karena gak ditahan. Saya menyayangkan sih,” ungkapnya.

Ia mengatakan saat ini sudah banyak orang yang krisis moral. Mereka tidak memandang lagi untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan.

“Banyak yang kirim pesan ke saya melalui Instagram. Ada sekitar 10 wanita yang mengalami kasus serupa. Namun mereka nggak berani lapor karena nggak ada bukti. Sedih saya bacanya. Wilayah nya ada yang di Kelapa Dua, Jalan Beringin, bahkan kakak saya pernah alamin, ” kata A.

Dirinya berharap pemerintah dapat menambahkan CCTV dan penerangan jalan khususnya di tempat sepi. Menurutnya saat ini keberadaan kedua hal itu masih sangat minim.

“Saya inginnya perempuan dilindungi. Untuk Pak Jokowi saya harapkan UU perlindungan perempuan bisa lebih kuat, karena menurut saya ini agak lemah. Jangan segampang itu masak pasal 281 hanya dua tahun denda Rp 4500. Saya ngerasa harga diri perempuan rendah banget. Meski megang doang tapi kan mereka nggak tahu dampak psikis nya seperti apa,” paparnya.

Ia mengaku sudah banyak bantuan pendampingan yang ditawarkan beberapa lembaga. Namun saat ini dirinya masih ingin berusaha sendiri.

“Bantuan sudah ada yang tawarkan, seperti dari DPRD Depok, aktivis perempuan. Untuk saat ini saya masih bisa handle sendiri, namun untuk ke depan saya mungkin akan meminta pendampingan,” akunya.

Sampai saat ini, lanjutnya, A masih trauma jika harus keluar rumah. Peristiwa kelam yang dialaminya juga masih terngiang-ngiang.
“Saya masih takut keluar rumah. Kalau ada yang penting saja keluar, itu pun ditemani keluarga. Saya juga masih kebayang-bayang kejadian. Susah untuk dihapuskan,” tandasnya.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here