Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan pihaknya tidak akan melakukan lelang jabatan terhadap calon Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPDA) Kota Depok. Pemerintah sengaja tidak melakukan lelang untuk posisi Kepala Bappeda dengan beberapa pertimbangan.
“Bappeda itu badan perencanaan yang juga mengkordinasi, ya sudah seharusnya orang yang telah berpengalaman di pemerintahan, tak bisa kami lelang,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.
Ia menambahkan, pihaknya sengaja tidak melakukan lelang terhadap jabatan Kepala Bappeda juga atas beberapa faktor.
“Misalnya kami lakukan lelang terbuka, ada orang Garut misalnya, mungkin secara kopetensi bagus namun dari sisi komunikasi kurang. Selain itu, misalanya ada eselon IIIA kami lelang tiba-tiba jadi Kepala Bappeda kan enggak bisa dikoordinasi karena sudah dianggap senior selama ini, secara sikologis,” paparnya.
Dari itu, sambungnya, sesuai arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus dilakukan rotasi bukan lelang jabatan.
“Misalnya nanti ada kepala dinas ada yang jadi Kepala Bappeda itu yang dilelang (yang kosong,red) karena harus tetap diisi. Kalau mutasi lagi nanti akan tetap ada kekosongan,” ungkapnya.
Dari itu pula, sambungnya, Kepala Bappeda ke depannya harus pejabat senior, paling tidak dua kali putar jabatan di dinas.
“Kami tidak akan melakukan intervensi untuk seleksi Kepala Bappeda, begitu pun dengan posisi Sekda kemarin, tidak ada intervensi, kami terbuka kok, nilainya sudah jelas. Untuk Bappeda ini nantinya hasil dari seleksi oleh pansel akan dikomunikasikan ke KASN, tidak ke Gubernur cukup KASN,” katanya.
Selain Bappeda yang saat ini berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Idris juga akan melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan kepada sekretaris dinas dan sekretaris kecamatan dalam waktu dekat ini. n Rahmat Tarmuji
