AKD Sampaikan Program Kerja

139
Anggota BKD DPRD Kota Depok, T Farida Rachmayanti saat membacakan agenda program kerja BKD

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke 2 Tahun Sidang 2017-2018 dijadikan ajang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menyampaikan program kerja di masa sidang ke 2 tahun 2017-2018.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang akan melakukan beberapa evaluasi.

“Di masa sidang ke 2 ini kami akan mengagendakan rapat kerja dan evaluasi. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi yang terkait dengan peningkatan kinerja anggota dewan,” ujar T Farida Rachmayanti, Anggota BKD DPRD Kota Depok, Rabu (3/1).

Sementara itu Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BPPD) merencanakan rapat kerja sinkronisasi kegiatan antara BPPD dengan bagian hukum, rapat kerja dengan OPD pengusul Raperda yang dibahas pada 2018.

“Kami akan rapat kerja dengan BKD terkait Raperda penyerahan PSU oleh pengembang, dengan DLHK terkait retribusi pelayanan sampah dan kebersihan dan Bagian Hukum Setda Kota Depok terkait bantuan hukum warga miskin,” papar Tajudin.

Komisi A yang diwakili oleh Hj Siti Sutinah mengagendakan kegiatan fasilitasi permasalahan asset fasos fasum, koordinasi terkait WNA dan mendorong keamanan serta kenyamanan Kota Depok.

“Kami juga akan melakukan inspeksi mendadak ke wilayah, rapat dengar pendapat dan menerima aspirasi masyarakat,” katanya.

Sementara itu Komisi B mendorong Pemerintah Kota Depok untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak.

“Pendapatan asli daerah harus dioptimalisasi seperti pajak parkir, hotel, restoran dan PBB. Kami juga mendukung upaya pemkot untuk melakukan revisi Perda Pajak, karena saat ini pajak tersebut belum optimal,” terang Rienova Serry Donie.

Terkait dengan bidang infrastruktur, Komisi C berjanji tidak akan memberikan toleransi atas proses pembangunan yang tidak sesuai aturan.

“Percepatan pembangunan perlu dilakukan, program kerja jangan dilakukan di setiap akhir-akhir. Kami juga akan melakukan rapat internal, rapat kerja dengan perangkat daerah, mengurangi titik banjir, pengerukan setu dan kali,” ungkap Veronica Winwin Widarini.

Dibidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, Komisi D DPRD Kota Depok merencanakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri.

“Tenaga pendidik juga harus dipersiapkan, begitu juga dengan workshop tenaga kerja,” pungkas Lahmudin. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here