Ratusan Warga Dipasung

241
Anggota Komisi IV DPRD Prov Jabar, Hasbullah Rahmad saat melakukan giat reses di wilayah Kecamatan Pancoran Mas

Sawangan | jurnaldepok.id
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengungkapkan saat ini ada ratusan warga Jawa Barat yang dipasung lantaran mengalami gangguan kejiwaan.

“Kami merencanakan Jawa Barat bebas pasung dalam beberapa tahun ke depan. Untuk Saat ini lebih dari 700 warga yang dipasung. Untuk bebas pasung itu tentu harus bisa bekerjasama dengan elemen masyarakat. Kami ingin membuat rumah singgah dan penampungan, kami juga akan maksimalkan LSM dan NJO untuk ambil bagian,” ujar Hasbullah kepada Jurnal Depok, kemarin.

Pernyataan tersebut dikatakan Hasbullah di sela-sela acara reses di beberapa titik wilayah Kota Depok yang merupakan daerah pemilihannya. Ia menambahkan, sesungguhnya penyakit gangguan jiwa secara medis dan traphy dapat disembuhkan.

Dirinya mengambil contoh Yayasan Matahari di wilayah Tasik, dari 100 yang ditampung, 30 persenya dinyatakan sehat dan kembali ke masyarakat.

“Kalau itu dibangun fasilitas yang manusiawi dan ada arena bermain, tempat traphy, mungkin tingkat kesembuhannya bisa mencapai 50 persen. Setelah melakukan perwatan kami berharap masyarakat dapat menerima mereka kembali,” paparnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan Perda Kesehatan Jiwa. Di mana, Perda tersebut telah rampung dikerjakan oleh Pansus V dan dalam waktu dekat akan disahkan.

Dikatakannya, nantinya orang yang memiliki gangguan jiwa maupun orang telantar yang ditampung sebuah yayasan dan pemerintah akan menjadi kontrolnya.

“Infrastrukturnya pun sudah siap, dari Kemenkes sudah mendrop obat-obat untuk penderita gangguan jiwa. Namun Jawa Barat harus memiliki tempat penampungan yang mampu menampung dalam skala besar. Di dalam penampungan itu harus ada traphy tradisional dan religi dengan traphy medis kedokteran. Kalau itu dapat dipadukan, tingkat kesembuhannya bisa mencapai di atas 50 persen,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa anak-anak telantar maupun gelandangan itu dipelihara dan ditanggung oleh Negara. Mereka juga dikatakannya memiliki hak untuk dicover oleh BPJS.

“Saat ini Jawa Barat telah memiliki rumah sakit itu di Cisarua, pemprov juga berencana membangun tempat penampungan yang repersentatif sehingga tingkat resistensi dan dampak dari orang gangguan jiwa itu berkurang karena ditangani secara professional,” ungkapnya yang juga Anggota Pansus V Perda Kesehatan Jiwa.

Dijelaskannya, bahwa perbuatan pasung maupun merantai orang yang terkena gangguan jiwa itu tidak manusiawi dan tidak sehat.

“Tiga tahun saja mereka dirantai, tentu akan kecil kakinya dan itu akan berpengaruh pada tumpuan badan. Ke depan kami haramkan itu, dan masyarakat Jawa Barat tidak ada lagi yang dipasung,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here