Pro Kontra Penataan Dapil

266
Suasana Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD KabupatenKota Pemilu Tahun 2019

Margonda | jurnaldepok.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019.

Dalam acara tersebut, tak sedikit pimpinan dan pengurus partai politik yang pro maupun kontra dan melakukan sanggahan dengan simulasi yang dilakukan oleh KPU.

“Kan sudah ada Undang Undang yang mengatur terkait bagaimana penghitungan suara di setiap dapil sehingga dapat menentukan jumlah dapil. Maka kami serahkan semua mekanisme yang ada yakni hitungan KPU,” ujar Hendrik Tangke Allo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Selasa (28/11).

Yang harus dicermati, kata dia, adalah pertumbuhan penduduk apakah sudah betul datanya sesuai apa yang diterima KPU dan sesuai e KTP. Sebagai peserta pemilu, kata dia, kedua hal tersebutlah yang harus dicek ulang.

Namun begitu, Hendrik nampak tak keberatan jika ada penamabahan dan pengurangan jumlah kursi di beberapa dapil, asalkan hal tersebut harus sesuai dengan jumlah penduduk.

“Harus dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan, kalau Undang Undang mengamanatkan harus ditarik satu kursi ke dapil lain, ya kami ikuti. Kalau kami menahan, mampu enggak kami melawan peraturan Undang Undang. Siapa saja, berapapun nanti yang akan ditetapkan oleh KPU dan sesuai amanat Undang Undang ya silahkan, enggak ada masalah,” paparnya.

Pendapat lain dilontarkan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus. Di mana Edi menilai dalam sisi jumlah penduduk tidak terlalu signifikan meskipun ada regulasi terkait dengan jumlah penduduk maksimal untuk peningkatan kursi.

“Namun untuk Depok kan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk itu, maka untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh KPU terkait PKPU ada tujuh hal sebagai landasan dan acuan dalam menentukan dapil. Kami rasa dapil yang sudah ada lebih dimaksimalkan dan disempurnakan lagi,” tandasnya.

Dirinya juga mempertanyakan KPU dalam memberikan pemahaman dan informasi terkait penduduk per kecmatan datanya didapat dari mana. Dikarenakan, kata dia, salah satu sarat untuk menentukan dapil harus berlandaskan DAK2 sesuai Undang Undang sebagai penentu.

“Kalau dilihat dari lampiran Undang Undang Nomor 5 terkait dengan penetapan jadwal itu September kemarin sudah ada DAK2 nya sebagai data agregatnya. Jujur kami lebih memilih agar KPU menyempurnakan dan memaksimalkan dapil yang ada. Karena kami yakin ketika dapil diubah maka akan berdampak pula pada jumlah SDM nya nanti,” terangnya.

Sementara itu Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, H Selamet Riyadi mengungkapkan jika masih mempertahankan dapil yang lama kursinya bisa bertambah dan itu akan menjadi masalah.

“Simulasi yang dilakukan oleh KPU kami rasa sudah tepat, memang jika bicara jumlah penduduk kami tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin nanti ada suatu kesepakatan yang bisa sama-sama menguntungkan parpol,” ungkapnya.

Namun begitu, Selamet masih menunggu Undang Undang terbaru KPU yang rencananya bakal diterbitkan pada 17 Desember mendatang.

“Kalau itu sudah terbit kami akan lebih siap melakukan pemetaan. Simulasi yang dilakukan KPU terkait dapil kami rasa sudah cukup baik,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here