Margonda | jurnaldepok.id
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Pemkot Depok untuk mengawal dan mengawasi pencarian dana Program Keluarga Harapan.
Hal itu dikatakan Khofifah saat menghadiri penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan di Balaikota Depok.
Dirinya mengungkapkan, Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesian bersama himpunan bank negara (Himbara) BRI, Mandiri dan BTN siap mencairkan bulan November bantuan sosial baik PKH maupun bantuan pangan non tunai tuntas.
“Kami tidak akan langsung mendistribusikan KKS untuk 4 juta KPM baru. Hari ini kita ada 6 juta KPM sekitar 1300 itu ada di Depok,” terangnya.
Pada tahun 2018 mendatang ada sekitar
4 juta se Indonesia dari termasuk di Depok yang jumlahnya bertambah.
“Jadi kalau ada penambahan KBM di Depok bukan berarti tingkat kemiskinan Depok itu bertambah. Namun secara nasional ada penambahan 4 juta KPN baru jadi. Insya Allah, Desember kami akan mendiskripsikan KKS ke-4 serta penerima baru,” paparnya.
Diriny berharap bahwa pemerintah kota Depok akan memaksimalkan pengawalan pencairan PKH maupun bantuan pangan non tunai supaya November ini benar-benar tuntas.
Terkait masalah Papua, pihaknya siap memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi korban penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
“Kami sudah mengirimkan tim layanan dukungan psikososial ke Mimika. Saat ini, sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Mimika dan instansi terkait untuk melakukan asessment kepada korban yang telah berhasil dibebaskan,” terangnya.
Ia menuturkan layanan dukungan psikososial yang diberikan berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, dan psikoedukasi kepada korban yang mengalami trauma.
Pendampingan psikososial tersebut diberikan terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, difabel, dan ibu hamil.
“Masing-masing membutuhkan cara penanganan yang berbeda, sesuai hasil asessment,” tandasnya.nNur Komalasari
