Iuran BPJS DijaminTak Naik

130
Basuki

Margonda | jurnaldepok.id
Asisten Deputi wilayah SDM, Umum dan Komunikasi Publik Deputi Wilayah Jabodetabek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Basuki menegaskan iuran kepada peserta tidak akan mengalami kenaikan pada 2018 mendatang meski mengalami defisit.

Dikatakannya, defisit memang terus dialami BPJS Kesehatan meski cakupan semesta tercapai pada 2019. Defisit memang akan tetap terjadi meskipun sudah 100 persen penduduk di Indonesia tercover BPJS Kesehatan. Maka, itu masyarakat tidak perlu khawatir karena semua masih ditanggung oleh pemerintah.

“Keputusan pemerintah kemarin belum ada (kenaikan,red). Iuran yang sekarang dibayarkan masyarakat memang belum sesuai dengan aktuaria hitungan pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Iuran saat ini masih bersadarkan dari kemampuan masyarakat,” ujarnya kepada Jurnal Depok dalam acara pertemuan media kedeputian wilayah Jabodetabek di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (10/11).

Ia menjelaskan, penyebab utama defisit adalah adanya pemangkasan pembayaran iuran untuk pasien kelas 2 dan 3 yang ditetapkan pemerintah. Dirinya menyebutkan, untuk pasien kelas 3 misalnya, dari iuran yang seharusnya Rp 53 ribu, dipangkas menjadi Rp 25.500. Sedangkan pasien kelas 2, dari iuran yang seharusnya Rp 63 ribu, dipangkas menjadi Rp 51 ribu.

“Jadi setiap pasien kelas 3 datang, ada minus Rp 27.500. Sedangkan pasien kelas 2 ada minus Rp 12 ribu. namun, sudah ada regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebut bahwa pendapatan BPJS berasal dari iuran dan bantuan pemerintah,” jelasnya.

Jadi tambahnya, tidak akan ada kenaikan iuran Jaminan Kesehtan Nasional- Kartu Indonesia Sehat JKN-KIS. Bagi peserta maupun masyarakat yang belum mendaftarakan diri akan tetap dikenakan iuran seperti biasa.

“ Jadi masyarakat tidak perlu kuatir Pemerintah yang punya wewenang menaikan iuran BPJS dan BPJS Kesehatan hanya memiliki hak untuk mendata peserta, jenis penyakit, rumah sakit, dan jumlah klaim,” katanya.

Hingga akhir bulan lalu, pihaknya merilis bahwa deficit yang dialami oleh BPJS Kesehatan mencapai kurang lebih Rp 10 triliun. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here