DPRD Sampaikan Raperda APBD 2018

194

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan APBD dan Raperda Kota Depok tentang APBD tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari dan dihadiri ketua beserta unsur pimpinan DPRD serta walikota-wakil walikota Depok.

“Rapat ini kami gelar berdasarkan hasil Bamus dan telah kami terimanya surat dari Walikota Depok,” ujar Yeti Wulandari, pimpinan sidang, Rabu (8/11).

Sementara itu Sekretaris DPRD Depok, Zamrowi yang membacakan surat Walikota Depok menyampaikan Nota Keuangan APBD dan Raperda APBD tahun anggaran 2018.

“Dalam rangka proses penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2018 atau berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun 2018 dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2018 sebagaimana terlampir untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

Wakil Walikota Depok, Pardi Supriatna menyampaikan terimakasihnya dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, atas persetujuan penandatanganan kesepakatan bersama dokumen KUA-PPAS Kota Depok tahun anggaran 2018 pada 16 Juli 2017.

“Terimakasih juga atas energy, waktu dan partisipasi dari segenap anggota dewan yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS berasama TAPD dan seluruh perangkat daerah tanpa mengenal lelah demi tersusunnya kebijakan APBD,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa hal tersebut merupakan komitmen bersama dan wujud untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan APBD. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here