Sukmajaya | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris merasa geram ketika dirinya dan pemerintah kota dituding tidak peka terhadap Hari Santri Nasional (HSN), lantaran tidak menggelar acara seremoni dalam peringatan HSN. Idris menuding ada biangkerok yang sengaja mempolitisasi hal tersebut.
“Memang ada masalah apa dengan pemkot? Siapa yang tidak memberikan izin untuk menggelar upacara? Nongol saja belum, sowan saja belum (Kepala Kemenag,red), selama menjabat di sini belum sowan ke saya, bagaimana minta izin. Minta izin enggak, ngundang pun enggak, ini jangan dipolitisasi,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Selasa (24/10).
Dikatakan Idris, bahwa dirinya tidak menerima surat undangan tersebut. Ia juga meminta agar hal tersebut jangan dipolitisasi. Substansi Hari Santri itu, kata dia, bagaimana memerankan santri dan pemerintah peduli terhadap santri.
“Bukan Hari Santri nya, untuk apa seremonial Hari Santri namun kita tak peduli terhadap santri. Pemerintah dengan santri tidak ada masalah kok, sarpras kami berikan bantuan-bantuan yang bersifat fisik kami kasih. Dulu ada organisasi kesantrian dikasih ambulance tidak mau karena ngambek,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dalam mengundang dirinya untuk hadir dalam acara tersebut tidak harus dengan undangan resmi, namun cukup dengan menelpon.
“Telpon saja enggak kok, tiba-tiba muncul di medsos seperti itu. Apa urusannya, berarti ada permainan di situ, ada biangkeroknya di situ. Jadi jangan menjelek-jelekan pemkot, saya tidak pernah mau dipanggil kiai, masyarakat yang memanggil saya kiai. Jangan dikaitkan kiai enggak dekat dengan santri, saya juga santri tulen. Ayo mau jago-jagoan baca kitab boleh, tapi jangan dikaitkan dengan Hari Santri,” tegasnya.
Idris mengatakan, bahwa pihaknya pasti akan mendukung kegiatan Hari Santri jika memang ada pemberitahuan terlebih dahulu sejak jauh hari dan bersifat tidak mendadak.
“Sangat mendukunglah, Al Hikam nanti malam ada acara mereka ngundang baik-baik ke saya kok, bahkan saya WA an langsung dengan Kiai Yusron, saya bales kok. Ini telepon enggak ada, WA juga enggak ada, tiba-tiba muncul di medsos,” terangnya.
Sementara itu Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan pengecekan surat peminjaman tempat untuk kegiatan HSN, namun surat itu tidak ada.
“Jadi tidak benar kalau tidak ada izin, karena memang tidak ada info yang masuk ke kami terkait peminjaman tempat tersebut. Pada Minggu (22/10) malam, Kepala Kantor Kemenag menelpon saya dan menyampaikan permohonan maaf karena surat undangan Hari Santri yang ditujukan ke Pak Wali belum dikirimkan dan masih ada di kantor Kemenag,” tambahnya.
Saat itu dirinya Nessi menyampaikan bahwa pada saat yang sama, walikota ada acara yakni pengumuman Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan yang dirangkai dengan apel pagi yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
“Insha Allah kami akan menjadwalkan pertemuan antara Kepala Kantor Kemenag yang baru dengan Pak Wali. Hal itu tak lain untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, Salamun Adiningrat menyayangkan sikap Walikota Depok maupun unsur Pemerintah Kota yang absen dalam kegiatan tahunan yang sudah digelar mulai dari tahun 2015 tersebut.
“Peringatan hari santri ini kan merupakan perintah langsung dari Presiden, ya sudah semestinya pemerintah kota mendukung,” kata Salamun usai menghadiri peringatan hari santri di Halaman Kantor Kemenag Kota Depok, GDC, Kota Kembang, Senin (23/10).
Salamun menilai, wajar saja apabila banyak pihak yang tidak mendukung adanya hari santri karena menurutnya negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, dirinya mengatakan peringatan HSN bukan untuk memuliakan santri dan meminggirkan non-santri.
Menurutnya, santri memiliki pengertian yang luas yaitu bukan hanya orang yang belajar di pesantren dan disebut santri, yang memahami ilmu agama pun bisa disebut santri.
Ia mengatakan, peringatan hari santri bertujuan untuk merefleksikan semangat juang yang ditularkan pada zaman penjajahan dahulu.
“Perjuangan santri pada zaman dahulu dalam meraih kemerdekaan mendapatkan posisinya sebagai penentu. Nah sekarang bagaimana para santri dapat mengisi kemerdekaan, makanya hari santri itu tercipta,” jelasnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Ismatullah Syarif mengatakan Hari Santri merupakan penganugerahan dari Pemerintah Republik Indonesia, karena berdirinya NKRI tidak lepas dari peran santri dalam mengisi pos-pos guna mengusir penjajah pada waktu itu.
“Bahkan, pondok pesantren dapat dikatakan merupakan cikal bakal pendidikan formal yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. Jauh sebelum adanya pendidikan formal, dahulu Ponpes sudah berdiri salah satunya yang dikelola oleh Kiai Hasyim Ashari,” kata Syarif.
Menurutnya, kontribusi santri yang nyata dalam proses merebut kemerdekaan, saat Jendral Besar Sudirman datang kepada Kiai Hasyim Ashari untuk meminta pendapatnya terkait hukum membela negara yang sedang dijajah Belanda.
“Dari situlah kemudian bangsa ini memperoleh kemerdekaanya, karena KH Hasyim Ashari mengatakan saat itu membela Indonesia adalah Fardhu Ain,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
