Gegara SSA, Idris-HTA Mulai Gerah

330

Beji | jurnaldepok.id
Program uji coba Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Dewi Sartika, Nusantara dan Arif Rahman Hakim telah membuat gaduh baik di eksekutif maupun legislatif. Di satu sisi, Walikota Depok, Mohammad Idris akan melanjutkan uji coba SSA dengan terus melakukan evaluasi, namun di sisi lain Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) meminta pemerintah kota untuk menghentikan uji coba tersebut.

Tak ayal, kondisi tersebut membuat hubungan Idris dan HTA mulai terasa panas dingin. Bahkan, secara lantang Idris meminta agar persoalan SSA tidak dibawa ke ranah politik atau sebagai upaya pencitraan.

“Segala kebijakan pemerintah saat ini kami tegaskan tidak ada unsur pencitraan, kalau mau pencitraan silahkan dibidang lain. Kami harus mendengar aspirasi masyarakat, namanya sistem di sebuah kota harus mengakomodir baik itu orang Sawangan, Sukmajaya dan warga Depok lainnya, silahkan disurvei saja kami akan komitmen terkait hasil survi itu,” tegas Idris kepada Jurnal Depok, Senin (11/9).

Idris menambahkan, bahwa dirinya tidak pernah mengatakan SSA untuk memecah persoalan kemacetan, akan tetapi salah satu pemecahan titik kemacetan. Idris tidak memungkiri adanya dampak dari penerapan uji coba SSA tersebut.

“Kerugian ekonomi yang mana? jelaskan ke kami, kalau ekonomi dari sisi perdagangan, perdagangan yang mana?. Transmart apa ruginya? Jelaskan ke kami nanti kami fasilitasi, kalau usaha di sana (rugi,red) itu tidak benar. Usaha perparkiran? Apakah parkir di sana yang dibenarkan?, misalnya. PKL, apakah ada retribusi di sana?, kan tidak. Itu harus fair,” paparnya.

Jadi, kata Idris, bahwa program uji coba SSA tidak ada unsur pencitraan dan tidak ada unsur politisasi.

“Saya ingin jadi walikota sampai 2021 sesuai on the track, RPJMD adalah pegangan kami. Kami belum memutuskan ini akan dilanjut atau tidak, sementara masih diterapkan. Evaluasi akhir belum kami lakukan, evaluasi akhir antara kami dengan kepolisian, kalau kepolisian menganggap tidak perlu (SSA,red) ya sudah, kenapa takut sih membatalkan kebijakan?, kami tidak merasa rugi kok, yang rugi masyarakat juga,” ujarnya.

Uji coba SSA, sambungnya, juga tak lain untuk mempertimbangkan kondisi udara dan lingkungan hidup di kawasan Margonda dan Raya Sawangan.

“Saya cuma sementara kok jadi walikota, setelah itu saya bebas mau kemana saja, kalau saya memiliki pemikiran pribadi atau pencitraan, enggak akan lama jabatan walikota itu,” terangnya.

Dari itu, Idris meminta pekan ini agar dilakukan evaluasi antara pemerintah, Dishub dan Polres serta masukan-masukan dari partai politik yang selama ini tidak ada dan baru PKS yang bersuara, itupun tidak mendukung sepenuhnya namun ada kritik.

“PKS baru secara lisan, silahkan PDIP, Gerindra yang katanya mendukung, bagaimana dukungan secara tertulis untuk bahan pertimbangan kami jika nanti rapat dengan pihak kepolisian. PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung kalau ada kebijakan yang tidak baik silahkan kritik, kenapa sih takut untuk mengkritik. Kalau diperwalkan itu nanti, hasil dari evaluasi,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan walikota jangan terburu-buru untuk mengeluarkan perwal. Dikatakan Hendrik, dulu dirinya merestui kebijakan uji coba SSA dengan harapan ada solusi untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi.

“Tetapi, setelah satu bulan uji coba tujuan awal mengurai kemacetan hasilnya tidak terlalu maksimal, masih tetap macet khususnya di Sabtu dan Minggu. Artinya, sebelum dan sesudah SSA diberlakukan tetap ada kemacetan, ini perlu dievaluasi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, uji coba SSA dikatakan Hendrik juga menimbulkan persoalan baru seperti sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang terkena imbas. Hal itulah yang patut dipertimbangkan, dikarenakan di wilayah itu pula banyak konsituennya.

“Sudah banyak yang ngadu ke saya, kebanyakan pelaku usaha dan warga Kampung Sawah, Kampung Lio, Depok Lama, Prumnas I, ini kan semua terkena imbas. Kalau memang masih macet juga dengan diberlakukannya SSA, kembali lagi ke awal lah, toh macet-macet juga,” jelasnya.

Meskipun ada klaim dari pihak Dishub bahwasanya uji coba SSA berjalan baik, namun Hendrik melihatnya secara fakta di lapangan, termasuk dirinya yang terkena dampak dari program uji coba SSA karena rumahnya berada di sana.

“Perlu ditinjau ulang dan tidak usah buru-buru diperwalkan karena masih banyak pro kontra. Kembali ke awal sambil dipersiapkan infrastrukturnya untuk menunjang, apakah membangun JPO, under pass atau mempercepat jalan tol. Enggak masalah mundur selangkah tapi untuk maju,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here