Margonda | jurnaldepok.id
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jamaludin angkat bicara terkait sikap DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok yang menarik dukungan terhadap pemerintahan Idris-Pradi. Jamal menganggap sikap tersebut sebagai sikap yang lucu yang dilakukan oleh PAN.
“Idris-Pradi itu hanya diusung oleh Partai Gerindra dan PKS serta didukung oleh Partai Demokrat. PAN pada pilkada 2015 berada di kubu Dimas-Babai, kalau tiba-tiba pernyataan ketua PAN menarik dukungan, kapan mereka masuk ke dalam koalisi?,” ujar Jamal kepada Jurnal Depok, Selasa (5/9).
Secara defacto, sambungnya, pengusung Idris-Pradi pada pilkada 2015 lalu hanya Partai Gerindra dan PKS, serta didukung oleh Parati Demokrat di detik-detik akhir. Jamal menduga, yang dilakukan PAN kemungkinan di parlemen.
“Tidak pernah ada surat resmi ke kami sebagai partai pengusung bahwa PAN masuk ke dalam koalisi sebagai partai pendukung. Mungkin PAN melakukan loby-loby melalui parlemen, mainnya di parlemen bukan di partai. Kami juga belum pernah melakukan pertemuan dengan PAN terkait dukungan tersebut, tidak pernah itu,” paparnya.
Kemungkinan berbicara dukungan secara langsung kepada walikota, kata dia, bisa saja terjadi. Namun begitu, Jamal kembali menegaskan partai koalisi belum pernah berbicara langsung maupun mendapat surat resmi terkait dukungan PAN.
“Kalau menurut kami mereka (PAN,red) hanya bermanuver saja, mungkin mereka narik dukungan ada bargening yang tidak diloloskan oleh Idris-Pradi. Tidak ada yang namanya PAN masuk ke dalam koalisi dari mulai kampanye, penghitungan suara sampai akhirnya Idris-Pradi menang, tidak ada. Lucu jadinya, masuk koalisi saja belum dan kini keluar menarik dukungan, kapan masuknya?,” terangnya.
Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan setiap parpol memiliki hak menyampaikan pendapatnya dan memiliki hak politik.
“Terlepas dari sikap PAN menarik dukungan menjadi poros tengah, kami melihat dari sisi positifnya, di mana dapat mengingatkan pemerintah mana kala ada kebijakan yang harus dikritisi,” tandasnya.
Sebelumnya, Secara mengejutkan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok menarik dukungan kepada Pemerintah Kota Depok dibawah komando Idris-Pradi. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Depok, H Igun Sumarno.
“Kami sudah satu tahun melayangkan surat dukungan kepada pemerintah, agar kami bisa menempatkan diri dimana kami harus bersikap. Namun kenyataannya, hingga saat ini posisi PAN tidak jelas apakah pengusung, pendukung atau oposisi,” ujar Igun kepada Jurnal Depok, Senin (4/9).
Dikatakan Igun, bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Walikota Depok, Mohammad Idris terkait dukungan tersebut. Namun walikota, kata dia, mengatakan bahwa tidak ada Permendagri atau Undang-Undang yang mengatur untuk menjawab surat tersebut.
“Surat itu sebenarnya bisa dilayangkan ke partai yang mengusung Idris-Pradi. Akan tetapi, koalisi Gerindra-PKS juga tidak memberikan surat jawaban. Akhirnya, untuk menghindari disintegrasi baik diinternal DPD, fraksi maupun posisi saya sebagai wakil ketua DPRD, maka dukungan itu kami tarik,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
