PAN Tarik Dukungan

544
Igun Sumarno

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Secara mengejutkan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok menarik dukungan kepada Pemerintah Kota Depok dibawah komando Idris-Pradi. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Depok, H Igun Sumarno.

“Kami sudah satu tahun melayangkan surat dukungan kepada pemerintah, agar kami bisa menempatkan diri dimana kami harus bersikap. Namun kenyataannya, hingga saat ini posisi PAN tidak jelas apakah pengusung, pendukung atau oposisi,” ujar Igun kepada Jurnal Depok, Senin (4/9).

Dikatakan Igun, bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Walikota Depok, Mohammad Idris terkait dukungan tersebut. Namun walikota, kata dia, mengatakan bahwa tidak ada Permendagri atau Undang-Undang yang mengatur untuk menjawab surat tersebut.

“Surat itu sebenarnya bisa dilayangkan ke partai yang mengusung Idris-Pradi. Akan tetapi, koalisi Gerindra-PKS juga tidak memberikan surat jawaban. Akhirnya, untuk menghindari disintegrasi baik diinternal DPD, fraksi maupun posisi saya sebagai wakil ketua DPRD, maka dukungan itu kami tarik,” paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengkhawatirkan jika nantinya kader PAN akan bertanya-tanya kepada kepengurusan. Untuk menjaga persahabatan yang baik dan mencegah terjadinya friksi-friksi di internal maupun eksternal, sambungnya, maka PAN menarik dukungan.

“Kami kini berada di poros tengah. Salah satunya itu (tidak diakomodir,red), sedangkan kami butuh kepastian. Berpolitik atau usulan pembangunan jika ada di Kota Depok itu salah satunya disampaikan melalui fraksi. Tetapi, jika tidak ada jawaban garis-garis atau landasannya lalu apa yang kami harapkan,” jelasnya.

Dari itu, Fraksi PAN akan mengkritisi jalannya roda pemerintahan Idris-Pradi. Igun juga membantah, dengan dicabutnya dukungan tersebut pihaknya akan bersikap kritis.

“Bukan karena kami keluar dan mencabut dukungan lalu bersikap kritis, namun di dalam pun jika tidak baik maka akan kami kritisi, kami bukan oposisi tapi poros tengah,” terangnya.

Lebih lanjut Igun membantah, ditariknya dukungan tersebut lantaran dirinya tidak mendapat restu dari walikota terkait pencalonannya sebagai ketua KONI beberapa bulan silam.

“Tidak ada, apalagi disangkut pautkan dengan calon ketua KONI. Namun ada beberapa azas kepatutan partai yang mengharuskan kejelasan, jadi jangan sampai ada fitnah posisi ketua di pemerintahan,” ungkapnya.

Pemerintahan Idris-Pradi saat ini merupakan buah karya koalisi dari Partai Gerindra dan PKS yang mengusung kedua pasangan tersebut. Sementara, di detik-detik akhir Partai Demokrat rela menjadi partai pendukung dikarenakan saat ini ada persoalan internal partai yang menyebabkan Partai Demokrat tidak dapat mengusung pasangan Idris-Pradi pada Pilkada 2015 silam. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here