Laporan: Rahmat Tarmuji
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Depok dipimpin langsung oleh Hendrik Tangke Allo, mengunjungi sastrawan kenamaan Hamsad Rangkuti yang tengah dirawat di RSUD Kota Depok. Mereka juga memberikan bantuan solidaritas untuk pihak keluarga.
Diliputi suasana haru, pihak keluarga, Nurwindasari (istri Hamsad,red) dan Bonang putra pertama nya, menerima kunjungan rombongan.
“Kami berterimakasih sekali atas kunjungan ini, kami meminta doa dan dukungannya agar masalah ini segera selesai,” ujar Windasari, kemarin.
Hamsad dirawat di ruang Elang, kelas 2 RSUD Depok menggunakan jaminan BPJS Mandiri Kelas 1. Kepada Hendrik Windasari menuturkan, suaminya mengalami penurunan kesehatan sejak perlakuan Pemerintah Kota Depok beberapa tahun lalu sewenang-wenang terhadap keluarganya.
“Bapak stres sejak pemkot membangun terminal sampah (TPS,red), tidak lagi produktif bekerja. Rumah kami dipenuhi bau tak sedap, penuh belatung dan kecoa. Sejak itulah bapak sakit. Kami sampai pindah rumah. Rumah kami sekarang kosong, tidak laku juga dijual karena keberadaan terminal sampah,” paparnya.
Pihak keluarga berharap pemkot memberikan ganti rugi atas masalah ini.
“Kekeliruan pembangunan TPS kan pemkot yang melakukan. Kami sempat mengajukan protes tapi tidak dihiraukan. TPS dibangun tahun 2009, meski ada kekeliruan terkait lahan yang dibangun TPS, hingga saat ini TPS tidak dirobohkan, bahkan masih digunakan warga untuk membuang sampah meski sudah dilarang oleh pihak RT dan RW,” ungkap Bonang, putra Hamsad.
Menanggapi itu, Hendrik berjanji akan melakukan investigasi terkait persoalan tersebut.
“Kami akan investigasi dan tentunya akan melakukan advokasi. Dengan kejadian ini sangat jelas kerugian yang didapatkan oleh pihak keluarga Pak Hamsad. Pemkot juga harus berani menyampaikan dan meminta maaf jika memang melakukan kesalahan,” tanggap Hendrik.
Terkait layanan kesehatan yang dibutuhkan pasien, HTA berharap pihak RSUD agar memperhatikan dan melakukan koordinasi dengan RS lain yang menyediakan layanan ICU.
“Kondisi pasien jelas membutuhkan layanan instensif, dan sayangnya RSUD kita memang sampai saat ini belum ada ruang perawatan intensif,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Depok, Hermanto menyatakan pemkot harus bisa memberikan penjelasan tentang lahan yang digunakan untuk TPS. Selain Hermanto, ikut serta pula Anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya seperti Sahat Farida Berlian, Agustina Simanjuntak, Rudi Kurniawan, Yuni Indriani dan Mad Arif.
Menanggapi hal itu Walikota Depok, Mohammad Idris membantah jika pihaknya menyerobot lahan milik Hamsad.
“Tidak ada penyerobotan oleh pemerintah, yang terjadi pada tahun 2007 warga setempat yakni RW 08 meminta dibangunkan TPS dan 2008 dibangunlah TPS dengan dalih lahan tersebut adalah fasum dari Perumnas yang diserahkan kepada pemda dan ada BAP nya, namun ketika ditanya surat tanahnya, itu yang harus didalami,” ungkapnya.
Di dalam sejarah kepemerintahan, bahwa tidak ada yang namanya pemerintah menyerobot tanah milik warga.
“Dicatatan asset memang ada data penyerahannya fasos fasum dari Perumnas yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, pada saat penyerahan itu tidak detail fasos fasum yang 40 persen itu yang mana saja, nah itu yang harus didetail,” terangnya.
Jika hal itu diperkarakan maka BPN akan memerintahkan pemerintah kota untuk mengukur ulang.
“Harus siap kami ukur ulang, siapa sebenarnya yang menyerobot tanah itu. Kalau memang pemerintah yang menyerobot tanah akan kami kembalikan, luas yang dikalim itu kurang lebih 500-600 meter, namun yang dibeli tidak semuanya. Makanya sekarang ditutup dan disegel karena status quo. Kalau masalah penyakit beliau perlu pemeriksaan, betul tidak penyakit jantungnya dari sana,” pungkasnya. n
