Pradi-HTA Komentari Pembelian Lahan Alun-alun

216
Hendrik(kiri)-Pradi (kanan) salam komando beberapa waktu lalu

Bojongsari | jurnaldepok.id
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) mengomentari terkait pembelian lahan alun-alun seluas 3,5 hektare di kawasan Grand Depok City (GDC).

Mereka menilai, pembelian lahan untuk alun-alun terpaksa ditempatkan di wilayah GDC dengan beberapa alasan di antaranya murah dan strategis.

“Pembelian lahan untuk alun-alun Rp 100 miliar dari total anggaran kurang lebih Rp 160 miliar. Lokasinya enggak jauh dari Gedung DPRD,” ujar Pradi kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya tidak gegabah dalam mencari lahan untuk alun-alun. Hal itu sekaligus menepis adanya dugaan bahwa lahan yang dibeli merupakan lahan fasos-fasum.

“Enggak lah, tentu kami tidak menginginkan nantinya bermasalah dengan persoalan-persoalan hukum. Kami rasa itu sudah berangkat dari analisa objektif. Kami yakin tidak, kalau fasos-fasum yang ada di GDC setahu kami kan memang belum diserahkan, kami yakini itu tidak benar,” paparnya.

Diakuinya, memang pembelian lahan lebih murah dari anggaran kurang lebih Rp 160 miliar. Pihaknya menargetkan untuk pembangunannya akan dimulai pada 2018.

Senada dengan Pradi, Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo meyakini bahwa lahan tersebut bukan yang diperuntukkan fasos-fasum.

“Itu bukan fasos-fasum, itu ada pemiliknya, pemerintah enggak bakal berani lah apalagi anggarannya besar. Yang pasti ada pembebasan di sana, sebelum pembebasan tentu telah dilakukan kajian-kajian, itu yang kami minta pada saat pembahasan anggaran,”tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika memang nilai beli lahan alun-alun lebih murah dari anggaran yang ditetapkan, berarti pemerintah telah menghemat anggaran tersebut.

“Ya bagus dong, berarti ada efisiensi dalam pembelian lahan itu, karena harga yang ditetapkan pastinya sudah melalui pertimbangan tim apresial, enggak mungkin juga menentukan harga di sana. Kalau cuma Rp 100 miliar kan berarti ada sisa Rp 60 miliar,” katanya.

Dijelaskannya, lokasi alun-alun yang tidak dipusatkan di kawasan Margonda jauh lebih bagus dari segi transportasi. Dikarenakan, alun-alun merupakan tempat orang berkumpul dan bersoasialisasi.

“Kalau ada di Margonda tentu akan semakin macet parah. Kalau ada yang bilang jauh dari pusat pemerintah enggak juga. Karena Kota Kembang itu menjadi bagian pusat pemerintahan, ada DPRD dan Forkopimda di sana. Justeru lebih bagus karena nantinya bakal menjadi perluasan wilayah dan tidak terfokus di Margonda,” katanya.

Dikatakannya, pemerintah bisa saja membeli lahan di kawasan Margonda akan tetapi harganya bisa mencapai Rp 20 juta per meter. Hal itu tentu jauh dari alokasi anggaran, kalaupun anggraannya Rp 160 miliar dipastikan lahan yang terbeli tidak akan mencapai satu hektare. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here