3 Fraksi Sorot 2 Raperda

228

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Tiga Fraksi di DPRD Kota Depok di antaranya Fraksi Gerindra, PAN dan PPP turut menyoroti dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan adminitrasi pimpinan dan anggota Kota Depok. Serta Raperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok tahun 2016-2021.

Dalam pandangan umumnya Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

“Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini. Kemudian terjadi perubahan yang mendasar dan/atau
merugikan kepentingan nasional,” ujar Reinova Serry Donie.

Sehingga, kata dia, sebelum membahas perubahan yang dilakukan harus terlebih dahulu dibahas apakah alasan maupun hal-hal yang mendasari rencana perubahan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat kejelasan dasar hukum atas rencana perubahan RPJMD ini.

“Bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program pemerintahan daerah dimana RPJMD harus menekankan tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” paparnya

Sementara itu Fraksi PAN DPRD Depok juga turut menyoroti tentang hak keuangan dan adminitrasi pimpinan dan anggota Kota Depok.

“Kami sarankan agar Raperda ini harus memenuhi aspek yang tidak melanggar kepentingan umum. Kami berharap perda ini dibuat agar disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, dan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 serta dikelola secara transparan dan tertib administrative,” ungkap Hj Titih Sumiati.

Ia menambahkan, bahwa fraksinya menyetujui raperda tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan hak-hak protokoler agar dapat meningkatkan kinerja DPRD.

“Kami Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan pelaksanaannya untuk mendukung peningkatan terjadinya hubungan yang baik antara legislatif dengan eksekutif, yaitu membuka peluang adanya koordinasi yang baik dalam rangka kerjasama secara kelembagaan agar lebih berimbang dan mengurangi dominasi antara satu dengan lainnya,” katanya.

Senada dengan PAN, dalam pandangan umum nya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyatakan mendukung pembentukan Perda tentang hak keuangan dan admintrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok.

“Raperda ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 penganti PP nonor 24 tahun 2004. Perda yang berkaitan atau mengatur tentang pelaksaanna hak keuangan dan admintrasi pimpinan dan anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pada peraturan pemerinrah tersebut,” terang Hj Qonita, Ketua Fraksi PPP.

Menurutnya, PP 18 tahun 2017 mengatur hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD, agar semuanya memperoleh hak dalam melaksanakan kewajiban serta meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan serta kewenangan serta menjaga keseimbangan antar legislatif dan esekutif.

“Fraksi PPP berharap dengan adanya Raperda ini dapat menunjang kinerja DPRD Kota Depok agar lebih optimal mengemban amanat rakyat, memperjuangkan, menyerap aspirasi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD Kota Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here