DPRD Setujui LPJ Walikota

211

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016.

“Kami sampaikan terimaksih kepada pimpinan dan anggota dewan atas persetujuan Raperda Kota Depok tentang pelaksanaan APBD tahun 2016,” ujar Walikota Depok, Mohammad Idris, Senin (17/7).

Memperhatikan hasil laporan badan anggaran DPRD Depok terhadap pelaksanaan APBD tahun 2016, Idris menyambut baik dan menjadikannya sebagai masukan yang berharga untuk segera ditindaklanjuti dan disempurnakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam APBD tahun 2017.

“Kami berharap, apa yang direncanakan pada APBD tahun 2017 dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” paparnya.

Dalam kesempatan itu Idris juga menanggapi dua Raperda yang telah disusun oleh pihak eksekutif kepada DPRD Kota Depok. Secara umum, kata dia, kedua Raperda itu disusun karena adanya dua faktor utama yaitu perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan perlunya dibentuk suatu peraturan daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah.

Selain itu, sambungnya, perubahan terkait rencana pembangunan daerah sehingga peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

“Adapun kedua Raperda tersebut adalah Raperda Kota Depok tentang hak keuangan dan admistratif pimpinan dan anggota DPRD dan Raperda Kota Depok tentang perubahan atas Raperda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Depok 2016-2021,” terangnya.

Menanggapi LPJ yang disampaikan walikota, Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan bahwa capaian kinerja OPD dalam menyerap anggaran rata-rata di atas 90 persen.

“Silpa masih besar dikarenakan ada beberapa permasalahan dana Bansos yang tidak bisa dicairkan karena terbentur aturan. Kalau dicairkan nanti bisa melanggar, kami setuju kalau itu. Memang penyumbang Silpa terbesar dari alokasi Bansos,” tandasnya.

Hendrik menjelaskan, bahwa Silpa yang saat ini mencapai lebih dari Rp 600 miliar nantinya dapat digunakan di APBD perubahan.

“Masih banyak yang harus dipikirkan. Ketika ada kegiatan mendadak di akhir tahun dan Depok tidak memiliki Silpa, kan repot juga. Nantinya akan dibahas oleh TAPD bagaimana memaksimalkan Silpa yang ada. Kami sudah terima (LPJ walikota,red),” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here