DKR Bela Siswa Miskin

232

Cimanggis | jurnaldepok.id
Sejumlah massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok kemarin mendatangi SMAN 4. Kedatangan mereka bermaksud agar sekolah negeri menerima siswa miskin dan tidak melakukan penolakan terhadap siswa yang ingin masuk sekolah negeri.

Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan mengatakan pihaknya akan terus melakukan aksi agar siswa miskin terakomodir bisa sekolah negeri.

“Kami menuntut agar sekolah negeri tidak menolak siswa miskin.Kami menuntut mereka diterima di sekolah negeri,” tegas nya.

Ia memaparkan tercatat ada sebanyak 15 orang tua yang melapor ke pihak DKR. “Yang ngadu ke DKR ada 15 orang. Alhamdulillah sisa 4 orang yang belum terakomodir,” ungkap Roy.

Dalam aksinya kali ini DKR mendatangi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang berlokasi di SMAN 4 yang bertindak sebagai perwakilan dinas pendidikan Jawa Barat.

“MKKS itu semacam koordinator SMAN/ SMK se Depok. Memang kuota untuk siswa miskin terbatas jumlahnya,” tambahnya.

Dirinya mengungkapkan terdapat siswa miskin yang masih sulit masuk ke sekolah negeri. Ia mencontohkan sulit nya siswa miskin masuk ke SMAN 1 Depok.

“Kami terus mengusahakan agar siswa miskin bisa masuk. Tidak boleh diskriminasi, hak pendidikan didapat semua orang. Alhamdulillah beberapa yang ngadu ada yang keterima. Pihak sekolah akan mengusahakan jika siswa itu betul-betul miskin,” jelasnya.

Dia menjelaskan penerimaan siswa miskin dilihat dari tingkat kemiskinannya. “Kalau yang miskin kan bukan NEM ukuran nya,tapi ke ‘kerean’ nya. Kami akan terus lakukan aksi, karena ini jalan satu-satunya untuk memperjuangkan mereka,” tutupnya.

Seperti diketahui Pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK tahun ini kewenangan nya dipegang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sendiri mengalokasikan 40 persen daya tampung sekolah menengah atas negeri atau sederajat untuk jalur non-akademik yang dikhususkan untuk siswa miskin, berprestasi, hubungan kerja sama, dan keberpihakan undang-undang terhadap anak guru atau dosen.nNur Komalasari

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here