Silpa Masih Membengkak

298

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2016 ternyata masih membengkak. Hal itu terbukti dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disampaikan langsung Walikota Depok, Mohammad Idris dalam rapat paripurna, kemarin.

Dalam kesempatan itu Idris membacakan bahwa Silpa pada tahun anggaran 2016 mencapai lebih dari Rp 600 miliar. Jumlah tersebut secara kuantitas memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,2 triliun.

“Ada beberapa persoalan yang membuat Silpa masih besar, pertama terkait proposal-proposal bantuan untuk hibah tidak sesuai dengan persyaratan dan perundangan, makanya kami tidak berani untuk mencairkan khususnya masalah hibah dan bantuan sosial,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Jumat (7/7).

Yang kedua, lanjutnya, ada beberapa proyek kegiatan yang gagal lelang dan beresiko tinggi jika dipaksakan untuk dilaksanakan. Bahkan, kata dia, ada satu kegiatan dalam proses pelelangan perusahaan namun perusahaan tersebut tidak memenuhi standar kewajaran penawaran harga.

Idris mengaku, bahwa Silpa yang masih terbilang besar saat ini tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Di mana, Idris beberapa waktu lalu menargetkan akan menekan Silpa seminimal mungkin bahkan dapat menyentuh angka Rp 300 juta.

Namun begitu, Idris mengaku bahwa daya serap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada anggaran tahun 2016 lalu cukup baik.

“Alhamdulillah daya serap OPD cukup baik, rata-rata di atas 86 persen. Bahkan dinas yang kami tidak duga yakni Dinas Rumkim mencapai 93 persen, PUPR 92 persen dan dinas pendidikan yang tertinggi sebetulnya, namun masih ada asset yang tercecer. Yang di bawah 50 persen tidak ada,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Depok, H Igun Sumarno memaklumi jika Silpa masih terlampau besar. Senada dengan Idris, bahwasanya Silpa terbesar dihasilkan dari bantuan sosial yang tidak terserap maksimal.

Namun begitu Igun tidak menapikan ada beberapa OPD yang dinilainya lamban dalam menjalankan proses lelang, yang pada akhirnya berujung tidak terserapnya anggaran karena kehabisan waktu untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan.

“Masalah waktu ini menjadi penting, karena ketika proyek-proyek besar tidak dilakukan di awal tahun kami pesimis akan selesai di satu tahun anggaran. Kami melihat, hingga saat ini ada beberapa proyek besar yang bernilai ratusan miliar juga belum dimulai pekerjaannya bahkan lelangnya pun belum dilakukan,” tandasnya.

Dikatakannya, bahwa proses lelang minimal memakan waktu satu bulan.

“Saat ini sudah Juli, kalaupun lelang berjalan lancar proyek baru berjalan Agustus. Pertanyaannya, selesai nggak proyek bersekala besar dikerjakan dalam waktu empat bulan?. Ini salah satu yang menyebabkan Silpa membengkak setiap tahunnya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here