Penegakkan Perda Tak Maksimal

121

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Ma’mun Abdullah meminta kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meningkatkan pengawasan khususnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, kata dia, sejauh ini pengawasan terhadap perizinan tersebut belum maksimal dan banyak dilanggar oleh para pelaku usaha terutama para developer perumahan.

“Tidak boleh tutup mata bahwa saat ini banyak sekali pelanggaran IMB terutama dilakukan oleh pengembang perumahan yang kerap nyolong start melaksanakan pembangunan, meski IMB nya masih dalam proses. Kami minta agar jajaran pengawas PUPR dapat lebih giat lagi melaksanakan pengawasan terhadap para pengembang perumahan yang sedang memproses IMB,” ujar Ma’mun kepada Jurnal Depok, kemarin.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif ikut mengawasi pelaksanaan  pembangunan dan melaporkan kepada pemerintah jika mengetahui ada pelanggaran aturan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan mutlak sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan keterbatasan personel pengawas di dinas teknis pengadaan proyek yang kerap dioptimalkan para pelaku usaha. Kami  berharap kepada masyarakat untuk tidak segan segan melaporkan hal tersebut kepada instansi terkait atau kepada Satpol PP sebagai penegak Perda,” katanya.

Terkait pelanggaran seperti itu, dia menyarankan kepada dinas teknis pengadaan proyek untuk bertindak tegas dan tidak terlalu banyak memberikan toleransi demi tegaknya aturan dan wibawa pemerintah.

“Sejauh ini masih terlalu banyak toleransi dalam menyikapi pelanggaran aturan, hal itu tidak boleh lagi terjadi,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here