Musorkot KONI Buntu

235

Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok harus berujung buntu (deadlock). Pasalnya, beberapa peserta yang terdiri dari sekitar 36 pengurus cabang (pengcab) mempersoalkan majunya kembali petahana yakni Amry Yusra dalam Musorkot tersebut.

Mereka menilai, Amry sudah dua periode memimpin KONI Kota Depok dan tidak diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri. Padahal, Amry mengklaim bahwa dirinya belum menjabat dua periode dikarenakan periode sebelumnya ia hanya meneruskan kepemimpinan ketua KONI yakni Prihandoko yang saat itu diangkat menjadi Anggota DPRD Depok.

“Saya dan bidang organisasi (Pak Tondo,red) kemudian dengan Sekum dan beberapa yang lain sudah melakukan konsultasi sebelumnya ke KONI Jabar terkait periodenisasi. Jawaban dari KONI Jabar yang diterima langsung oleh wakil ketua KONI dan bidang organisasi Jabar, bahwa periode saya pada saat 2010-2012 tidak dianggap satu periode, namanya satu periode itu empat tahun penuh,” ujar Amry kepada Jurnal Depok, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa diangkatnya dirinya menjadi Ketua KONI Depok pada saat itu melalui Musorkot Luar Biasa. Dengan begitu, KONI Jabar menilai majunya dirinya dalam Musorkot tahun ini masih memenuhi syarat.

“Menurut informasi dan pandangan saat itu memang seperti itu, hanya memang tidak tertulis,” ungkapnya.

Nina Suzana yang saat itu menjadi pimpinan sidang mengatakan, bahwa Musorkot KONI Kota Depok 2017 berakhir deadlock. Nina menjelaskan, deadlock nya pemilihan ketua KONI untuk masa bakti empat tahun mendatang disebabkan beberapa peserta mempersoalkan Pasal 19 yang menyebutkan periodenisasi jabatan.

“Kepengurusan KONI satu periode itu kan empat tahun, Pak amry saat itu meneruskan kepemimpinan Pak Prihandoko. Kalau menurut saya Pak Amry saat itu baru setengah periode, sementara yang digugat ialah masa bakti, nah masa bakti ini satu periode empat tahun, itu sudah dikoordinasikan ke KONI pusat dan provinsi,” jelas Nina.

Dikatakan Nina, bahwa pihaknya tidak memutuskan setengah-setengah dan harus bersikap adil kepada para kandidat. Dari itu, pihaknya sengaja menghadirkan perwakilan KONI Jawa Barat sebagai narasumber untuk dimintai pendapatnya.

“Sebenarnya kedua calon sudah sepakat diadakan voting untuk menentukan, namun pendukungnya yang tidak sepakat. Dengan begitu, maka akan ditangani oleh provinsi,” terangnya.

Nina yang saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengatakan, bahwa hingga akhir diputuskan deadlock belum dilakukan pemungutan suara. Sementara dari tujuh calon yang mendaftarkan diri pada akhirnya hanya dua calon yang maju yakni Amry Yusra dan Agustinus.

“Belum ada (pemungutan suara,red), kami baru mau melakukan verifikasi pencalonan dan baru akan menetapkan calon. Jumlah hak pilih total 36 termasuk provinsi dan pengurus KONI kota. Kalau 32 itu Pak Amry 15 dan Pak Agustinus 17 hanya untuk menjaring calon saja, belum pemilihan calon. Kan syarat satu calon itu didukung 10 pengcab, nah ada dua yang belum memberikan dukungan, tapi boleh diberikan suaranya nanti,” ungkapnya.

Dengan terjadinya deadlock, Nina belum bisa memastikan kapan bakal ada keputusan dari pihak provinsi. Namun bayak pihak menyangkan Musorkot yang berakhir deadlock, dikarenakan biaya yang ditaksir mencapai ratusan juta untuk menggelar acara itu tidak menghasilkan pemipin KONI untuk empat tahun mendatang.11

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here