‘Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah’

206

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna telah mendengar dan mengetahui adanya salah seorang pejabat pemkot yang ditahan oleh pihak kepolisian. Namun begitu, Pradi meminta semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Kami percayakan semuanya kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan itu, dan tetap kedepankan azas praduga tak bersalah,” ujar Pradi kepada Jurnal Depok, Kamis (26/1).

Ia menjelaskan, bahwa pihak Pemerintah Kota Depok telah memberikan pendampingan hukum kepada Kabid PUPR yang berinisial H yang telah ditahan oleh pihak kepolisian.

“Ya (didampingi,red),” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kesalahan terjadi bisa dilakukan beberapa sebab seperti human error, system dan adanya godaan-godaan (sifat manusia,red).

Human error bisa saja kurang memahami atau memang kurang kompeten di bidangnya, bisa saja seperti itu. Masalah admistrasi bisa saja dia kurang teliti dalam memberikan progress laporan. Ini harus diambil hikmahnya,” jelasnya.

Dari itu, dirinya bersama walikota sangat berhati-hati dalam menempatkan seseorang dan disesuaikan dengan kemampuan serta hasil dari asesmen.

Ketika dikonfirmasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, N Lienda Ratnanurdianny mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi. Dikatakannya, bahwa proses pendampingan hukum dilakukan jika yang bersangkutan masih dalam proses penyelidikan.

“Kalau sudah proses selanjutnya itu sudah ada kuasa hukumnya, kalau kami kan ada batasan-batasan. Kalau ada peningkatan status tidak bisa normatif ke kami, harus ada kuasa hukum. Sepertinya sudah (didampingi,red) namun belum ada laporan ke kami, didampingi sesuai kewenangannya,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Selamet Riyadi menilai ditangkapkanya salah satu kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok berinisial H,  merupakan korban dari sebuah kebijakan. Mr H ditahan lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jalan Raya Pasir Putih 2015 silam.

“Kami melihat awalnya dari panitia lelang, panitia lelang memenangkan proyek harus sesuai aturan dengan harga terendah. Rupanya harga terendah itu tidak dilihat seperti apa, jangan mentang-mentang terendah akhirnya dimemangkan, akhirnya mengorbankan pekerjaan. Kalau sampai ada pejabat yang masuk bui berarti ini ada apa-apa,” ungkapnya.-[;;;;;

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here